Inflasi Honorer: Apakah Indonesia Sedang Darurat Orang Dalam?
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
(Founder KunciPro Research Institute & Lead Analyst Sosiolegal.com)
Belakangan ini, timeline kita penuh dengan drama "Guru vs MBG" (Makan Bergizi Gratis). Narasinya seragam: "Masa anggaran makan siang gratis ada, tapi gaji guru honorer masih seikhlasnya?"
Sekilas, ini narasi yang sangat humanis. Siapa sih yang tega liat pahlawan tanpa tanda jasa cuma digaji 300 ribu sebulan?
Tapi, sebagai netizen yang hobi mikir kritis, mari kita tarik napas dalam-dalam, taruh rasa kasihan di laci sebentar, dan pakai logika sosiologi-hukum kita. Apakah masalahnya cuma soal "kurang duit", atau kita sebenarnya lagi ngadepin fenomena Inflasi Honorer?
Jualan Narasi "Paling Mulia"
Sektor pendidikan emang paling jago jualan sentimen. Guru dianggap profesi paling mulia, pencetak generasi bangsa. Tapi coba deh kita jujur: emangnya anak pinter itu murni hasil didikan guru di sekolah?
Gue punya pengalaman pribadi. Saudara gue kelas 3 SD belum bisa baca. Apa respon gurunya? Bukannya diajarin ekstra, gurunya malah bilang ke ortu,
"Pak, anaknya tolong diperhatiin, belum bisa baca."
Ujung-ujungnya? Dididik mandiri di rumah sampai bisa. Pas balik ke sekolah, gurunya heran, "Wah, les di mana?"
Lho? Sekolah itu tempat belajar atau cuma tempat "penitipan tugas"? Kalau sukses dibilang hasil didikan guru, kalau gagal dibilang orang tua kurang perhatian.
Ini namanya claiming the glory, outsourcing the effort. Banyak guru yang pengennya terima beres ngajar anak pinter biar nggak ribet. Kalau mentalnya cuma "terima jadi", terus di mana letak "kemuliaan" yang dituntut buat dibayar mahal itu?
Bom Waktu di Semua Instansi
Jangan salah, penyakit ini nggak cuma di sekolah. Coba main ke Kejaksaan, Pengadilan, Pemda atau kantor Pemerintahan yang lain. Di sana, honorer bertebaran.
Masalahnya satu: Gimana cara mereka masuk? Kita semua tahu rahasia umum ini: jalur "koneksi" alias orang dalam. Ada yang bawaan pejabat, ada yang titipan kerabat dan yang lebih ngeri ada harga.
Mereka masuk tanpa tes kompetensi yang berdarah-darah kayak pejuang CPNS. Begitu sudah di dalam, mereka mulai pakai jurus "pengabdian" buat nuntut diangkat jadi PNS.
Inilah yang gue sebut Inflasi Honorer. Jumlah mereka meledak karena pintu belakang dibuka terus. Kalau pemerintah nurutin mau mereka buat diangkat jadi PNS semua, apa nggak iri itu honorer di kejaksaan atau pengadilan?
Mereka juga "mengabdi", kan? Kalau semua diangkat cuma modal "kasihan", APBN kita bakal habis cuma buat bayar gaji dan pensiun orang-orang yang masuknya lewat jalur "titipan".
Dikasih P3K, Minta PNS
Pemerintah sebenarnya sudah kasih solusi lewat status P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Gaji setara, tunjangan ada. Tapi apa mereka puas? Enggak. Tetap aja ada komplain soal "kesetaraan". Mereka mau status PNS penuh.
Kenapa? Karena yang dikejar bukan cuma kesejahteraan, tapi previlese seumur hidup. Mereka mau kenyamanan ASN tapi ogah lewat saringan ketat.
Ini jelas nggak adil buat anak-anak muda jenius di luar sana yang gagal CPNS cuma karena kalah satu poin, sementara ada orang yang diangkat PNS cuma karena "sudah lama nunggu" dan jago bikin konten sedih di medsos.
Indonesia Darurat Efisiensi
Kita ini aneh. Di saat dunia luar sudah bicara AI dan otomatisasi birokrasi, kita malah sibuk nambah beban fiskal dengan "memutihkan" jutaan honorer.
Coba bayangin kalau administrasi di Pengadilan atau Kejaksaan sudah full digital. Kita nggak butuh lagi pasukan honorer buat tumpuk-tumpuk berkas. Tapi masalahnya, digitalisasi ini sering dihambat karena bakal nutup "lapak" titipan honorer tadi.
Kita harus berani bilang: Status PNS itu jabatan profesional, bukan hadiah hiburan buat yang sudah lama mengabdi. Kalau mau sejahtera, tuntut sistem gaji yang layak, bukan nuntut status yang jadi beban negara sampai mati.
Penutup: Berhenti Manjakan Sentimen
Guru honorer memang butuh gaji layak, itu fakta. Tapi mengangkat semua honorer jadi PNS tanpa seleksi kompetensi adalah bunuh diri nasional. Kita bakal punya birokrasi yang gemuk, lambat, dan isinya orang-orang "jalur belakang".
Negara nggak boleh kalah sama tekanan netizen yang cuma modal "kasihan". Kita butuh audit total: mana honorer yang beneran ahli, dan mana yang cuma "titipan" yang datang cuma pas absen.
Jangan sampai anggaran Makan Bergizi Gratis buat anak-anak kita habis cuma buat bayar inflasi pegawai yang nggak efektif.
Gimana menurut lo? Masih mau bela narasi "pahlawan" atau mulai mikir soal masa depan dompet negara?
Komentar