Catatan Jurnal Hukum Kuncipro
Eksplorasi Pemikiran Sosio-Legal & Siber:
Jurnal Hukum Tri Lukman Hakim, S.H.
Selamat datang di portal repositori Kuncipro Research Institute. Halaman ini merupakan wujud komitmen dalam mencerahkan dan mengedukasi masyarakat melalui budaya penelitian hukum yang independen dan kritis. Seluruh karya yang tersaji di sini berfokus pada analisis sosiologi hukum, dinamika hukum siber, serta kritik terhadap sistem hukum nasional kontemporer. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas akademik, seluruh publikasi telah terindeks secara internasional dan memiliki Digital Object Identifier (DOI) melalui platform Zenodo, guna menjamin kredibilitas dan kemudahan akses bagi para akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum.
PUSAT DATA RISET & PUBLIKASI KUNCIPROKatalog Akademik: Tri Lukman Hakim, S.H. (Update Februari 2026) |
||
DEKONSTRUKSI MITOS ROTASI KEPEMIMPINAN: ANALISIS SOSIO-LEGAL TERHADAP "PEMBUSUKAN AKAR" BIROKRASI15 Februari 2026
ABSTRAK: Penelitian ini membedah kegagalan fundamental dalam transisi kepemimpinan nasional di Indonesia yang cenderung bersifat simbolik dan gagal menyentuh patologi sosiologi hukum di level birokrasi pelaksana. Melalui kacamata Critical Legal Studies, studi ini berargumen bahwa pergantian Presiden tanpa dekonstruksi total terhadap mentalitas birokrasi hanyalah sebuah ilusi kemajuan. Dengan mengambil titik pijak pada tragedi kemanusiaan siswa di Ngada (NTT) akibat beban finansial sekolah, penelitian ini menemukan eksistensi "Akar yang Mendarah Daging" dalam struktur korupsi birokrasi yang bersifat menetap meskipun rezim berganti. Hasil audit sistemik menunjukkan bahwa masalah utama bangsa terletak pada "otak" birokrasi yang mengalami institutional decay, di mana fungsi pelayanan publik telah bermutasi menjadi fungsi ekstraktif.
|
||
KOMODIFIKASI TUBUH DAN EKSPLOITASI DIRI DALAM EKONOMI DIGITAL: KRITIK PORNOGRAFI SIBER29 Januari 2026
ABSTRAK: Penelitian ini membedah fenomena pergeseran nilai moral di ruang digital, di mana tubuh manusia tidak lagi dipandang sebagai entitas privat yang sakral, melainkan sebagai "aset likuid" yang dieksploitasi demi insentif ekonomi (monetisasi). Menggunakan perspektif Sosiologi Hukum dan Teori Alienasi, studi ini menyoroti tren "Self-Exploitation" (Eksploitasi Diri) yang dilakukan secara sadar oleh kreator konten melalui penggunaan atribut seksual implisit ("Baju Dinas") untuk mengejar keterlibatan (engagement) di platform media sosial. Penelitian menemukan bahwa hukum positif Indonesia (UU Pornografi dan UU ITE) mengalami kegagapan (legal gap) dalam menjerat praktik "Soft-Porn" yang berlindung di balik narasi kebebasan berekspresi dan konten edukasi/olahraga.
|
||
ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS FENOMENA ADBLOCK: STUDI KASUS DEGRADASI KUALITAS INFORMASI DAN "ILUSI ROBIN HOOD" DALAM EKOSISTEM DIGITAL16 Januari 2026
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi narasi heroik palsu yang disebut sebagai "Ilusi Robin Hood" di balik penggunaan perangkat lunak pemblokir iklan (AdBlocker). Masyarakat sering berdalih bahwa memblokir iklan adalah bentuk perlawanan terhadap kapitalisme digital, namun realitas empiris menunjukkan bahwa tindakan tersebut justru memutus rantai pasok ekonomi bagi kreator independen dan jurnalis warga. Menggunakan metode Mixed-Methods (Yuridis-Empiris) dengan pendekatan Critical Legal Studies, penelitian ini menemukan adanya korelasi lurus antara peningkatan penggunaan AdBlocker dengan degradasi kualitas literasi digital (banjirnya konten clickbait dan sampah AI).
|
||
JUDOL MERAJALELA, GADGET ANAK DISITA: KRITIK YURIDIS TERHADAP PERBUP PURWAKARTA13 Januari 2026
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi validitas yuridis dan dampak sosiologis dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 32 Tahun 2025 tentang larangan penggunaan gawai bagi anak. Di tengah era Society 5.0 , gawai telah bertransformasi dari alat komunikasi sekunder menjadi instrumen primer pendidikan dan ekonomi. Namun, pemerintah daerah merespons fenomena ini dengan pendekatan pelarangan yang kontra-produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama , terdapat cacat yuridis dalam penerapan sanksi penyertaan aset ( smartphone ) yang mencampuradukkan ranah hukum administrasi dengan hak milik privat ( eigendom ), serta melanggar asas due process of law .
|
||
SINDROM FRANKENSTEIN ILMIAH: KRITIK TERHADAP HEGEMONI SITASI & MATINYA ORISINALITAS09 Januari 2026
ABSTRAK: Studi ini mengkritik fenomena "Sindrom Frankenstein" dalam ekosistem publikasi hukum di Indonesia, di mana karya ilmiah direduksi menjadi sekadar aktivitas menjahit kutipan (patchwork) tanpa gagasan orisinal. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar dampak hegemoni indeksasi (seperti SINTA dan Scopus) yang menciptakan ketakutan intelektual (academic anxiety) dan fenomena "Zombie Akademik"—karya tulis yang hidup secara administratif namun mati secara dialektika. Menggunakan metode Socio-Legal dengan pendekatan Critical Legal Studies (CLS) dan Autoetnografi, penulis melakukan otopsi kritis terhadap budaya "kodifikasi tanpa narasi".
|
||
KEBANGKRUTAN PERADABAN: ANALISIS KRITIS KEGAGALAN DEMOKRASI HIBRIDA08 Januari 2026
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi mitos bahwa krisis multidimensi di Indonesia disebabkan oleh kesalahan sistem ketatanegaraan. Selama delapan dekade, Indonesia telah menjadi laboratorium eksperimen sistem pemerintahan—mulai dari Federalisme (RIS), Demokrasi Terpimpin, Otokrasi Militer, hingga Demokrasi Liberal—namun semuanya bermuara pada kegagalan kesejahteraan dan korupsi sistemik. Menggunakan metode penelitian Socio-Legal dengan pendekatan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies) dan autoetnografi, penelitian ini berargumen bahwa akar masalah bukanlah pada konstitusi, melainkan pada Defisit Integritas Manusia (Human Capital Deficit). Studi ini membedah fenomena wacana "Pilkada oleh DPRD" vs "Pilkada Langsung" bukan sebagai perdebatan demokrasi, melainkan sebagai kontestasi antara Korupsi Grosir (Wholesale Corruption oleh Elit) dan Korupsi Eceran (Retail Corruption oleh Rakyat). Hasil analisis menyimpulkan bahwa tesis The Man Behind The Gun berlaku mutlak; sistem secanggih apa pun akan lumpuh jika dijalankan oleh mentalitas feodal dan transaksional
|
||
KONTESTASI HAK PUBLIK VS PRIVAT: FENOMENA "PESTA SULTAN MODAL TROTOAR"07 Januari 2026
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi normalisasi praktik penutupan jalan umum (privatisasi ruang publik) demi kepentingan resepsi pernikahan pribadi, yang seringkali berlindung di balik narasi kearifan lokal. Berangkat dari keresahan empiris dan observasi partisipatif (autoethnography) sebagai pekerja lapangan (gig workers), studi ini membedah fenomena yang penulis istilahkan sebagai "Pesta Sultan Modal Trotoar". Fenomena ini merepresentasikan anomali perilaku ekonomi di mana penyelenggara pesta melakukan efisiensi biaya sewa gedung, namun secara sepihak membebankan biaya tersebut kepada publik dalam bentuk kemacetan, kerugian bahan bakar, dan hilangnya waktu produktif (negative externalities).
|
||
HEGEMONI "SHIFTED LIABILITY": NORMALISASI PRAKTIK GANTI RUGI SEPIHAK (NOMBOK)06 Januari 2026
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi praktik hubungan industrial yang eksploitatif dalam bentuk pembebanan risiko usaha kepada pekerja, atau yang secara kolokial dikenal sebagai fenomena "Nombok". Berbasis pada observasi partisipatif peneliti sebagai mantan koordinator logistik serta studi komparatif pada sektor perbankan (teller) dan ritel, studi ini mengungkap adanya Asimetri Tanggung Jawab. Korporasi menerapkan sistem Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak) kepada pekerja atas hilangnya aset (paket/uang kas) tanpa melalui proses pembuktian forensik yang memadai mengenai mens rea (niat jahat) atau negligence (kelalaian).
|
||
FORENSIC AUDIT ON THE "POCKET MONEY" NARRATIVE: ALGORITHMIC HEGEMONY05 Januari 2026
ABSTRAK: Studi ini melakukan audit forensik terhadap degradasi pendapatan sistemik dalam ekosistem penerbitan digital global. Studi ini secara kritis mengkaji normalisasi narasi "AdSense sebagai Uang Saku", yang secara agresif diperkuat oleh algoritma Kecerdasan Buatan (AI). Dengan menggunakan pendekatan Sosio-Legal dan pengambilan sampel digital, penelitian ini berpendapat bahwa narasi tersebut bukanlah nasihat keuangan yang netral, melainkan bentuk Gaslighting Institusional. Mekanisme ini berfungsi untuk menutupi monopoli lalu lintas yang dilakukan oleh Search Generative Experience (SGE) dan mengalihkan beban kegagalan sistemik kepada kreator individu (mengalihkan kesalahan). Studi ini mengusulkan strategi "Kepatuhan Subversif," yang menganjurkan kedaulatan infrastruktur radikal untuk membongkar struktur feodalisme digital yang sedang muncul.
|
||
DETERMINASI SOSIOLOGIS DAN PAPARAN IKLAN DALAM POLA KONSUMSI MASYARAKAT KONTEMPORER03 Januari 2026
ABSTRAK: Keputusan pembelian dalam masyarakat kontemporer telah bergeser dari pemenuhan kebutuhan fungsional menuju konsumsi simbolik. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi faktor-faktor determinan yang membentuk perilaku konsumen, dengan fokus pada tiga variabel utama: determinasi sosiologis, tingkat pendapatan, dan hegemoni iklan. Menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan fenomenologi yang diperkaya oleh pengalaman empiris peneliti sebagai praktisi riset pasar, penelitian ini mengungkap bahwa rasionalitas ekonomi sering kali dikalahkan oleh tekanan sosial dan manipulasi psikologis.
|
||
CACAT BAWAAN KUHAP BARU: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM28 Desember 2025
ABSTRAK: Pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2025 tentang KUHAP telah memicu dialektika tajam di ruang publik, mempertemukan pembentuk undang-undang dengan para kritikus hukum dalam sebuah arena kontestasi narasi. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar mitos bahwa produk hukum yang disusun secara kolektif-kolegial (crowdsourcing) memiliki validitas dan objektivitas yang lebih tinggi dibandingkan pemikiran tunggal (single authorship). Menggunakan metode penelitian Socio-Legal dengan pendekatan Critical Legal Studies, artikel ini menelanjangi struktur sosial di balik proses legislasi yang sering kali terjebak pada kompromi transaksional. Hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks epistemologis: sistem birokrasi dan algoritma kecerdasan buatan (AI) mendewakan konsensus mayoritas
|
||
DEKONSTRUKSI TREN PERSALINAN SEKSIO SESAREA: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA THE STYLE TOKOPHOBIA DAN INDUSTRIALISASI RUANG BERSALIN27 Desember 2025
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma prosedur bedah Seksio Sesarea (SC) di Indonesia dari tindakan penyelamatan medis darurat menjadi pilihan gaya hidup (lifestyle). Fenomena ini diidentifikasi sebagai The Style Tokophobia, yaitu ketakutan patologis terhadap persalinan normal yang dikapitalisasi sebagai tren sosial di wilayah urban. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini membedah disparitas data antara wilayah DKI Jakarta (31,1%) dan Papua (6,7%) sebagai bukti autentik adanya anomali praktik medis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa eskalasi prosedur SC non-medis dipicu oleh kolaborasi antara kepentingan profitabilitas rumah sakit melalui strategi Supplier-Induced Demand, praktik Defensive Medicine untuk mitigasi risiko hukum, serta preferensi estetika pasien.
|
||
AUDIT FORENSIK KEGAGALAN SISTEMIK BIG TECH: STUDI KASUS GOOGLE & META25 Desember 2025
ABSTRAK: Penelitian ini melakukan audit forensik terhadap anomali pendapatan dalam ekosistem periklanan digital global, di mana terjadi degradasi valuasi kerja penerbit (publisher) secara sistemik. Fokus studi tertuju pada normalisasi narasi "AdSense sebagai Uang Kopi" (Pocket Money), yang secara masif didengungkan oleh algoritma Artificial Intelligence (AI). Menggunakan pendekatan Socio-Legal dan uji petik digital, penelitian ini membongkar bahwa narasi tersebut bukanlah nasihat finansial netral, melainkan bentuk Gaslighting Institusional.
|
||
AHLI WARIS MURTAD DALAM KHI: ANALISIS KRITIS WASIAT WAJIBAH25 Desember 2025
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi inkonsistensi antara teks normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan praktik yurisprudensi peradilan agama terkait kedudukan ahli waris murtad. Secara normatif, Pasal 171 huruf c KHI menetapkan perbedaan agama sebagai penghalang (mani’) kewarisan yang bersifat absolut. Namun, dalam dinamika peradilan, terdapat kecenderungan hakim memberikan hak ekonomi kepada ahli waris murtad melalui instrumen wasiat wajibah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini menemukan adanya "akrobat hukum" dalam penggunaan metode qiyas (analogi) yang menyamakan posisi ahli waris murtad dengan anak angkat.
|
||
DEGRADASI ANALISIS YURIDIS DALAM DINAMIKA SISTEM HUKUM NASIONALJanuari 2026
ABSTRAK: Tinjauan kritis mengenai penurunan kualitas penalaran hukum dalam kebijakan publik kontemporer di Indonesia.
|
||
[SKRIPSI] TINJAUAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG MURTAD MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAMLulus Tahun: 2020
ABSTRAK: Waris adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya. Ahli Waris adalah orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya salah satu sebab mewarisi. Murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali.
|
Komentar