Pandji Pragiwaksono Takluk Dalam Hukum Adat Toraja, Tapi Tidak Hukum Negara
Analisis Kepatuhan Selektif: Antara Investasi Reputasi dan Ketakutan Eksklusi Sosial
SURABAYA — Selasa, 10 Februari 2026, dunia hiburan dan hukum Indonesia disuguhi pemandangan unik. Dilansir dari CNN Indonesia, komika Pandji Pragiwaksono, yang selama ini dikenal sebagai "Singa Panggung" yang vokal mengkritik kebijakan Presiden dan rezim pemerintah, tampak duduk bersimpuh dalam sidang adat di Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja.
Hasilnya? Pandji divonis sanksi adat "Ma'Buak Burun Mangkaloi Oto'" dengan denda satu ekor babi dan lima ekor ayam. Pandji patuh. Pandji meminta maaf. Pandji "takluk".
Pertanyaannya satu: Ke mana sikap angkuh yang ditunjukkan di media ketika berhadapan dengan penguasa Negeri?
KunciPro Research Institute melakukan audit terhadap perilaku kepatuhan hukum ini. Mengapa sosok yang begitu "berani" melawan simbol negara (Presiden) justru begitu "lembut" di hadapan tetua adat?
1. Hierarki Ketakutan: Sanksi Negara vs Sanksi Sosial (Adat)
Dalam audit sistem norma, kita harus membedakan antara Legal Sanction (Sanksi Hukum) dan Social/Cultural Sanction (Sanksi Sosial/Budaya).
- Melawan Presiden: Bagi seorang publik figur, mengkritik Presiden adalah investasi reputasi sebagai "Pejuang Demokrasi". Sanksi hukum (seperti UU ITE) justru seringkali menaikkan kasta mereka di mata pendukung dan dijadikan panggung untuk meneriakkan HAM serta kebebasan berekspresi.
- Melawan Adat: Menyinggung masyarakat adat seperti Toraja adalah bunuh diri karier. Sanksi adat bukan soal penjara, tapi soal Eksklusi Sosial. Jika Pandji melawan adat, dia bukan lagi "pejuang", melainkan "penista budaya".
Dalam hukum sosial seperti Adat dan Agama, tindakan diambil secara tegas dan komunal. Inilah mengapa Pandji tunduk. Sementara itu, hukum negara seringkali dianggap terlalu "lembut" karena dibatasi oleh sekat-sekat HAM yang sering disalahgunakan.
Ketika negara kehilangan taring di depan rakyatnya, maka otoritasnya akan disepelekan. Hukum adat di Toraja memberikan contoh nyata: Jangan bermain-main dengan identitas.
2. Audit Prosedural: Ma'Buak Burun Mangkaloi Oto'
Pandji didampingi oleh Haris Azhar (aktivis hukum kawakan). Ini menunjukkan bahwa Pandji memandang sidang adat ini seserius—atau bahkan lebih serius—daripada sidang di Pengadilan Negeri.
Mekanisme Ma'Buak Burun Mangkaloi Oto' (menjawab seluruh pertanyaan adat) adalah bentuk audit kejujuran. Dalam hukum nasional, seseorang memiliki hak ingkar atau hak untuk diam. Namun, dalam hukum adat, kejujuran adalah harga mati untuk memulihkan "Keseimbangan Kosmis" (Magis-Religius).
Setoran 1 ekor babi dan 5 ekor ayam bukan sekadar denda materi, melainkan simbol "penebusan dosa" agar harmoni sosial kembali pulih. Di sini, ego digital Pandji tidak berkutik di hadapan sakralitas tradisi.
3. Hipokrasi atau Strategi Manajemen Risiko?
KunciPro mencatat poin menarik: "Ke Presiden ngelawan, ke Adat minta maaf."
Secara sosiologi hukum, ini adalah bentuk Kepatuhan Selektif. Pandji memilih musuh yang bisa dia "kalahkan" secara narasi politik dan menghormati pihak yang memiliki kekuatan untuk "menghancurkannya" secara akar rumput.
Kita melihat bagaimana Pandji begitu berani mengolok-ngolok Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dengan membusungkan dada. Mengapa?
Karena saat "disenggol" negara, media akan meliput dan namanya akan melambung tinggi di pasar industri sebagai sosok pemberani. Namun, melawan Toraja tidak akan membuahkan tepuk tangan; yang ada hanyalah pemboikotan total. Nilai pasar akan anjlok.
Melawan Presiden adalah perlawanan terhadap Sistem (yang berganti tiap 5 tahun). Melawan Adat adalah perlawanan terhadap Identitas (yang abadi).
Verdict KunciPro: Kemenangan Hukum Adat Atas Ego Digital
Kasus Pandji di Toraja membuktikan bahwa di tahun 2026, Hukum Adat masih memegang supremasi tertinggi dalam menjaga etika publik. Ia melampaui formalitas hukum negara yang seringkali tumpul oleh lobi-lobi politik dan retorika HAM.
KunciPro Research Institute menilai, langkah Pandji adalah bentuk "Penyerahan Diri" yang cerdas secara bisnis, namun memalukan secara konsistensi sikap.
Dia kehilangan satu babi, tapi dia menyelamatkan "piring nasinya" di hadapan masyarakat adat. Ini adalah audit tentang manajemen risiko yang sempurna, sekaligus bukti bahwa negara butuh belajar dari adat dalam hal ketegasan wibawa.
KunciPro: Mengaudit Realita, Mendekonstruksi Paradoks.
Disclaimer: Analisis ini adalah kajian hukum sosiologis independen. KunciPro tidak memihak pada kubu politik mana pun, melainkan mengedepankan objektivitas audit sistem.
Komentar