Banyak Kepala Daerah Halusinasi Program? Audit Nalar Data Birokrasi
(Praktisi Sosio-Legal & Founder KunciPro Research Institute)
Janji Kosong dan Pemimpin yang "Buta" Realitas
Kepala Daerah tingkat terbawah seperti Kepala Desa sampai Presiden setiap kali mencalonkan diri terdengar janji manis mengentas kemiskinan dengan jutaan lapangan kerja. Di debat calon, para pasangan saling mengukuhkan program-programnya yang di klaim paling benar.
Tapi tidak ada sekalipun dari mereka yang mempertanyakan bagaimana cara mengentas kemiskinan, jika mereka tidak mengenal rakyatnya? Membuat jutaan lapangan kerja tanpa tahu keahlian rakyat yang sedang menganggur?
Bukan karena mereka lupa mempertanyakan, tapi memang mereka saling sepakat untuk tidak mempertanyakan, kenapa? Karena mereka tidak mau mengenal bagaimana rakyat yang akan dipimpinnya.
Ini sebabnya siapapun pemimpinnya tidak terlepas dari demo, kritik tajam hingga meme yang nyeleneh.
Jika mereka berasumsi mustahil untuk mengenal ratusan juta rakyat, bukankah ada pemimpin di tingkat Desa/Kelurahan yang harusnya memang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Mereka tidak perlu berkenalan satu per satu dengan warga itu bukan cara cerdas tapi kemunduran akal, gunakan petugas survey Negeri ataupun swasta.
Lakukan sensus penduduk dengan mencatat tanpa terkecuali, berapa orang 1 rumah tangga ini?
Ada berapa yang sudah lulus sekolah?
Ada berapa yang kerja?
Ada berapa yang Sarjana?
Ada berapa yang sakit tidak mampu bekerja?
Ada berapa ibu hamil?
Berapa pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya?
Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan dasar perkenalan terhadap warga, bukankah ada pepatah tak kenal maka tak sayang? Jadi omong kosong jika pemimpin mengatakan sayang warga jika tidak kenal.
Ini penting untuk memetakan strategi apa yang akan di ambil pemerintah, tanpa mempunyai data akurat mustahil bisa menjalankan program yang dapat mensejahterakan rakyat. Jangan halusinasi bahwa program-programnya sudah mengentas kemiskinan karena rakyat tidaklah bodoh.
1. Disfungsi Data Kependudukan: Manusia Direduksi Menjadi Sekadar "Angka Pemilu"
Mari kita bedah menggunakan nalar sosiologi hukum. Selama ini, aparatur di tingkat bawah kehilangan fungsi strategisnya. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) hanya dilihat sebagai tumpukan kertas administratif.
Warga baru benar-benar "didata" dan "diingat" eksistensinya hanya pada dua momen krusial: saat penagihan pajak (retribusi) dan saat pendaftaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang Pilkada.Bahkan orang dengan gangguan mental dan orang sakit tidak luput dari pendataan.
Pemerintah desa seharusnya bertindak sebagai HR Department (Departemen Sumber Daya Manusia) bagi wilayahnya.
Sayangnya, Dana Desa yang bernilai miliaran rupiah lebih sering habis untuk proyek fisik—seperti membangun gapura atau aspal jalan yang terlihat oleh mata bupati—daripada diinvestasikan untuk membangun pangkalan data (database) kompetensi warga yang akurat, real time berbasis aplikasi.
2. Kesesatan Kebijakan "Pukul Rata" (Blanket Policy)
Akibat ketiadaan data mikro yang valid, program pengentasan kemiskinan selalu bersifat spekulatif dan serampangan. Pemerintah sering kali melempar program bantuan secara "pukul rata" dengan asumsi bahwa semua orang miskin butuh hal yang sama.
Contoh kasarnya: Desa mendapat anggaran pelatihan UMKM. Kepala desa lalu membuat pelatihan membuat kue kering untuk warganya. Padahal, jika mereka punya data sensus yang real time, mereka akan tahu bahwa di desa tersebut terdapat puluhan Sarjana Teknik yang menganggur, belasan ahli mesin yang kena PHK, dan puluhan buruh kasar yang butuh sertifikasi keahlian.
Memberikan pelatihan kue kering kepada sarjana IT yang menganggur adalah bentuk Kesesatan Kebijakan. Anggaran habis, laporan pertanggungjawaban (SPJ) beres, tapi kemiskinan tetap abadi karena programnya halusinasi.
3. Sindrom "Pemimpin Dashboard" dan Laporan Asal Bapak Senang (ABS)
Mengapa pemerintah enggan melakukan sensus detail seperti yang dijabarkan di atas? Jawabannya sederhana: Ketakutan pada Realitas. Pemimpin saat ini mengidap Sindrom Pemimpin Dashboard. Mereka lebih suka duduk di ruangan ber-AC melihat grafik makro di layar monitor yang sudah dipercantik oleh para bawahannya dengan prinsip Asal Bapak Senang (ABS).
Jika sensus pendapatan, pengeluaran, pendidikan, keahlian dan tingkat pengangguran riil benar-benar dilakukan dari pintu ke pintu secara transparan, data tersebut akan menelanjangi kegagalan program mereka sendiri.
Maka, keengganan untuk mengenal rakyat sebenarnya adalah strategi politik untuk menyembunyikan inkompetensi birokrasi di balik angka-angka statistik palsu.
Tidak jarang ada hasil survey muncul di layar televisi, media sosial dan internet bahwa tingkat kepuasan rakyat sangat tinggi untuk pemimpin saat ini.
Ini terdengar lucu dan menghibur diri jika data survey hanya sample sekitar 500rb jiwa sedangkan rakyat 280jt jiwa, itu bukan seluruh rakyat tapi rakyat pesananan yang disurvey kepuasaannya.
4. Program Nasional Tanpa Kompas
Jika sekelas perusahaan swasta saja rela berinvestasi besar untuk survei demi memenangkan persaingan bisnis, pertanyaannya: Kenapa Negara justru malas melakukan survei lapangan yang mendalam untuk rakyatnya?
Bagaimana mungkin pemerintah bisa memetakan strategi pengentasan kemiskinan jika mereka sendiri 'Buta Arah'? Menjalankan kebijakan tanpa data mikro yang akurat ibarat mengemudikan kapal pesiar di tengah badai tanpa kompas—pasti karam, dan rakyatlah yang menjadi korbannya!"
Kesimpulan: Hentikan Halusinasi, Mulailah Mengaudit Realitas!
Kemiskinan tidak bisa dientaskan dengan narasi berapi-api di panggung debat, dan lapangan kerja tidak akan turun dari langit hanya dengan memotong pita peresmian.
Kedaulatan ekonomi baru bisa terwujud jika pemerintah mau menundukkan egonya, turun dari menara gading, dan mulai "mengenal" warganya melalui audit data yang komprehensif, jujur, dan berbasis kompetensi.
Bagi para kepala daerah dan pejabat birokrasi, berhentilah bersembunyi di balik halusinasi program. Rakyat sudah divaksin oleh nalar kritis; mereka bisa membedakan mana pemimpin yang benar-benar memetakan kebutuhan mereka, dan mana yang sekadar menghabiskan anggaran.
Karena pada akhirnya, pemerintah yang menolak untuk mengenal warganya adalah pemerintah yang sedang merencanakan kegagalannya sendiri!
Komentar