[KISAH NYATA] Debat Debt Collector & "Oknum" Bersenjata: Saat Teori Hukum Diuji Nyali (Kasus Tarik Paksa)

BAB I

Pendahuluan – Malam Mencekam & Tamu Tak Diundang

Debt Collector (DC) memang profesi yang sah. Secara teori, mereka dilindungi hukum dan punya sertifikasi profesi.

Tapi pertanyaannya: Apakah sertifikasi itu melatih mereka untuk mencegat dan menarik paksa kendaraan layaknya "Begal Berlisensi"?

Ini kisah nyata. Bukan fiktif, bukan omong kosong. Ini adalah malam di mana saya, sebagai Sarjana Hukum, harus terjun langsung ke medan pertempuran untuk membela kerabat saya.

Kronologi Hujan & Ketegangan

Malam itu hujan gerimis turun tipis-tipis, menambah dingin suasana yang mendadak tegang. Warga sudah berkumpul. Suara nada tinggi saling sahut-sahutan memecah keheningan kampung.

Masalahnya klasik tapi mematikan: Kerabat saya (debitur) menunggak cicilan mobil. Fatalnya, unit mobil tersebut telah digadaikan ke pihak lain secara bawah tangan (ilegal).

Situasi di lapangan sangat rumit:

Pihak DC: Dua orang berbadan kekar menunggu di ujung jalan.
Pihak Penerima Gadai: Mengamuk karena merasa rugi uang jika mobil ditarik.
Warga: Tersulut emosi melihat keributan.

Munculnya "Beking" Misterius

Namun, yang membuat suasana benar-benar mencekam bukanlah si DC. Melainkan kehadiran Dua Orang Berpakaian Preman yang datang belakangan sebagai bala bantuan DC. Total ada 4 orang berbadan tegap.

Dua orang baru ini berdiri tegap, diam, tidak banyak bicara, tapi memancarkan aura intimidasi yang kuat. Di tas selempang kecil yang mereka bawa, terlihat samar ada "tonjolan benda" yang membuat nyali warga ciut.

Mereka hadir di sana seolah-olah menjadi "Beking" (Backing) agar unit bisa ditarik paksa malam itu juga, tanpa negosiasi.

Ujian Nyali Seorang S.H.

Semua orang mundur. Tapi nyali saya tidak ciut. Langkah saya tidak mundur sedikitpun.

Sebagai orang hukum yang haus ilmu, momen ini adalah ujian nyata. Tuhan menyodorkan kejadian real di depan mata saya untuk mempraktikkan teori yang selama ini hanya saya pelajari di bangku kuliah.

🚨 Klaim Penulis:

Artikel ini lahir dari keberanian mempertahankan hak di depan hukum dan meluruskan apa yang bengkok. Ini bukan sekadar cerita aksi, tapi langkah awal agar kalian berani berargumen: Yang Benar adalah HAK, yang Salah adalah BATIL.

BAB II

Momen "Showdown" – Logika Hukum vs Aura Aparat

Di tengah kebuntuan yang memanas, muncul ide untuk musyawarah. Kami duduk bersama. Namun, di tengah ketegangan itu, tiba-tiba salah satu dari pria berbadan tegap itu nyeletuk memperkenalkan diri bahwa dia berasal dari Polres/Polsek setempat.

Naluri S.H. saya langsung bereaksi.

Saya melihat ketimpangan kekuasaan yang fatal. Ada campur tangan pihak berwajib dalam sengketa sipil, padahal tidak ada pemukulan, tidak ada kerusuhan, dan tidak ada pidana yang terjadi. Ini jelas Abuse of Power (Penyalahgunaan Wewenang).

Spontan, saya memberanikan diri memotong percakapan. Saya menatap lurus mata pria berpakaian preman itu. Saya tahu siapa mereka, tapi saya butuh dia mengatakannya sendiri agar "terjebak" dalam argumennya.

Dialog Itu Pun Terjadi:

Saya: "Maaf Pak, izin bertanya. Bapak dari kepolisian?"

Oknum: "Iya, saya Anggota." (Jawabnya singkat dengan nada tinggi).

Saya: "Maaf Pak, kapasitas Bapak di sini sebagai apa? Ini masalah Perdata (Wanprestasi Fidusia), bukan Pidana. Kenapa Bapak ikut campur dalam negosiasi utang piutang?"

Suasana hening seketika.

DC, warga, dan oknum itu menoleh ke arah saya. Hening yang mencekam.

Saya lanjutkan dengan nada tenang namun tegas, mengunci argumen saya:

Saya: "Saya orang hukum, Pak. Saya tahu aturannya (Perkap).

[Polisi adalah pengayom dan penengah netral, bukan eksekutor leasing. Ini bukan ranahnya.]

Mendengar kalimat "Saya orang hukum", bahasa tubuh mereka langsung berubah. Tatapan intimidatif itu perlahan luntur.

Mereka sadar, mereka tidak sedang berhadapan dengan warga awam yang buta hukum dan bisa digertak. Mereka berhadapan dengan seseorang yang memegang "Kartu Truf" aturan main mereka. Jika mereka memaksa, mereka tahu risiko dilaporkan ke Propam (Profesi dan Pengamanan) jauh lebih besar daripada komisi yang mereka dapat malam itu.

Perlahan tapi pasti, mereka mundur dari meja negosiasi. Membiarkan pihak yang bersangkutan (DC dan Debitur) menyelesaikan masalahnya sendiri secara setara, tanpa tekanan "beking".

🚨Pelajaran Penting:

Masyarakat harus tahu ini. Saya bukan provokator. Saya adalah penyeimbang.

Jika negosiasi ada "bekingan", itu bukan negosiasi, itu PEMERASAN HALUS.

Ini sama situasinya seperti Anda menegosiasikan Gaji atau Jabatan di hadapan HRD Outsorcing [Yang telah saya bedah tuntas tentang perampasan hak karyawan], tapi HRD-nya membawa "Preman". Anda pasti tidak berani melawan karena takut. Posisi tawar Anda lemah.

Hukum hadir untuk membuat posisi tawar itu seimbang kembali.

BAB III

Plot Twist – Permintaan Maaf di Ujung Malam

Setelah ketegangan mereda, suasana mulai kondusif. DC yang tadinya membusungkan dada dan memamerkan otot, kini mulai melunak dan mencoba mencari pembenaran diri.

Dialog Pasca-Ketegangan:

DC: "Saya ini ada pelatihannya Mas, saya profesional. Ini lihat KTA dan sertifikat profesi saya." (Sambil menyodorkan kartu).

Saya: (Hanya melirik sekilas).

DC: "Leasing kami juga di-backup pengacara terkenal Ibukota lho Mas, jadi kami gak sembarangan."

Saya: "Mas, mau itu pengacara luar negeri sekalipun, tidak ada satu pun aturan hukum di negeri ini yang membolehkan DC—atau siapa pun—merampas kendaraan di tengah jalan. Sertifikat profesi itu untuk menagih, bukan untuk membegal."

Terjadi debat kusir kecil, tapi saya tidak meladeninya lebih jauh. Tugas saya selesai. Saya bukan hakim yang memutus perkara, saya hanya memastikan tidak ada perampasan hak secara premanisme malam itu.

Posisi Hukum yang Adil (Objektif)

Harus diakui, kerabat saya juga SALAH. Menggadaikan unit yang masih dalam status kredit (Fidusia) kepada pihak lain tanpa izin leasing adalah tindak pidana (Penggelapan/Pelanggaran UU Fidusia).

Tapi, kesalahan debitur tidak membenarkan DC untuk melakukan kesalahan lain (Perampasan/Paksaan). Dua kesalahan tidak menjadi satu kebenaran.

Ending yang Tak Terduga

Saat kerumunan mulai bubar, salah satu dari "oknum" berpakaian preman yang tadi saya skakmat menghampiri saya secara pribadi. Jantung saya sempat berdegup lagi. Apakah dia marah? Apakah dia akan mengintimidasi saya di tempat sepi?

Ternyata dugaan saya salah.

Dengan nada suara rendah, sopan, dan sedikit canggung, dia berkata:

"Mas, maaf ya tadi kalau situasinya tegang. Kami di sini sebenarnya cuma mau mengamankan saja, takut ada gesekan atau keributan warga."

Saya hanya tersenyum tipis dan mengangguk hormat. "Siap, Pak. Dimengerti."

Dalam hati saya tahu, itu adalah Apologi Diplomatik. Alasan "mengamankan" hanyalah tameng standar untuk menyelamatkan muka (face-saving) karena mereka gagal melakukan eksekusi.

Tapi fakta bahwa seorang aparat merasa perlu Minta Maaf kepada seorang mahasiswa sipil, membuktikan satu hal: Kebenaran Hukum itu Punya Wibawa.

Hukum bukan hanya teks di buku. Hukum adalah "Aura" yang bisa membuat mereka yang bersenjata pun segan, jika kita tahu cara menggunakannya.

BAB IV

Bedah Hukum & Resolusi – Apa yang Bisa Kita Pelajari?

Akhir Cerita:

Sedikit informasi, unit mobil tidak diambil malam itu. Tercapai kesepakatan tertulis bahwa tunggakan akan dibayar lunas dalam waktu satu bulan.

Perlu kalian tahu, jika DC sudah membawa "beking" (oknum), itu biasanya tanda bahwa unit mobil wajib ditarik hari itu juga, no debat. Tapi nasib tidak ada yang tahu. Mungkin malam itu mereka sedang sial karena bertemu mahasiswa hukum yang sedang "gelisah" dan berani bicara.

Dari kejadian nyata ini, ada 3 pelajaran hukum vital yang wajib kalian pahami agar tidak mudah diintimidasi:

1. Jangan Takut "Baju Preman" (Tanya Kapasitas)

Hormati aparat, tapi jangan takut jika Anda benar.

Dasar Hukum: Peraturan Kapolri (Perkap) dan Kode Etik Profesi Polri melarang keras anggotanya menjadi penagih utang atau pelindung jasa penagihan (backing).
Tindakan: Jika ada oknum masuk ke ranah perdata tanpa surat tugas resmi (Surat Perintah Eksekusi Pengadilan), Anda berhak mempertanyakan kapasitasnya.

2. Kesalahan Debitur (Objektivitas S.H.)

Sebagai orang hukum, saya juga harus objektif. Kerabat saya (Debitur) juga melakukan kesalahan fatal.

Fakta Hukum: Menggadaikan, mengalihkan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (mobil/motor kredit) tanpa persetujuan tertulis dari Leasing adalah Tindak Pidana.
Dasar Hukum: Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Ancaman pidananya penjara maksimal 2 tahun.
Pelajaran: Jangan pernah gadai unit kredit (Gadai Bawah Tangan). Itu memancing masalah pidana yang membuat posisi tawar Anda lemah di hadapan hukum.

3. Fungsi Aparat dalam Eksekusi

Polisi/Aparat hanya boleh hadir dalam eksekusi jaminan fidusia jika diminta bantuan pengamanan resmi untuk pelaksanaan Putusan Eksekusi Pengadilan, bukan atas permintaan personal DC untuk menakut-nakuti di malam hari.

Kesimpulan Cepat:

Mungkin ada yang mengalami kasus serupa tapi tak sama. Entah itu "bekingnya" Polisi, Tentara, Kepala Desa, atau bahkan Ketua RT/RW.

Jawabannya sama: Tidak boleh ada Aparat Negara yang ikut campur masalah Perdata (Utang Piutang) untuk menekan salah satu pihak, kecuali ada putusan pengadilan.

Hukum dibuat untuk melindungi, bukan untuk menakut-nakuti.

BAB V

Penutup – Ilmu adalah Perisai Diri

Kejadian malam itu mengajarkan saya bahwa Ilmu Hukum bukan sekadar untuk demo, tapi untuk Perisai Diri.

Di jalanan, saat logika hukum dipakai dengan keberanian dan etika, ia bisa menahan arogansi tanpa perlu kekerasan fisik. Seragam (atau aura aparat) sekeras apapun akan lunak di hadapan logika yang benar.

"Carilah ilmu, bukan harta. Karena ilmu yang menjaga kita, tapi harta kita yang menjaganya." — Ali bin Abi Thalib

⚠️ DISCLAMER PENTING:

Kisah nyata ini terjadi sekitar 7 tahun lalu (perkiraan tahun [Tahun 2018]). Analisis hukum yang disampaikan tetap relevan, namun pembaca disarankan untuk selalu memeriksa pembaruan aturan (Perkap/UU) terkini.

Baca Juga Artikel Terkait:

Tentang Penulis:

Elrumi S.H., Analis Sistem yang hobi membedah ketidakadilan dalam regulasi karier, finansial dan hukum. Tulisan ini adalah analisis dan opini kami.

[KLIK DISINI Untuk Verifikasi Profil Serta Visi & Misi Penulis]

ANALIS HUKUM & SISTEM