Korupsi Bea Cukai 7 Miliar: Cara Lama Pemain Baru
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H. | Founder KunciPro & Analis Hukum
KunciPro.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja membongkar skandal besar di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang melibatkan dugaan suap senilai Rp7 miliar per bulan dari PT Blueray Cargo untuk meloloskan beragam barang impor kualitas KW ke pasar Indonesia.
Berdasarkan laporan resmi CNN Indonesia, uang pelicin ini digunakan agar barang-barang ilegal tersebut mendapatkan satu slot jalur tanpa hambatan.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada 4 Februari 2026 ini telah menyeret enam orang sebagai tersangka, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC berinisial RZL.
Kasus korupsi di ladang basah seperti bea dan cukai bukan kali ini saja, banyak rentetan kasus serupa, caranya sama membayar sejumlah uang agar barang ilegal dapat beredar dengan tenang.
Anatomi "Jatah Bulanan" Rp7 Miliar
Fenomena ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan bukti nyata dari "Sistemik Fraud" yang terus berulang dengan aktor yang berbeda.
Modus Operandi: PT Blueray Cargo diduga menyetor dana fantastis tersebut secara rutin agar barang KW, mulai dari sepatu hingga produk lainnya, bisa membanjiri pasar lokal. Biaya langganan tidak murah, 7 miliar rupiah setiap bulan, ini bukan jumlah sedikit—cukup untuk bertahan hidup 7 turunan dalam skala pendapatan UMR.Dalam teori ekonomi, membakar uang kecil untuk untung berlipat menjadi tujuan setiap pebisnis. Jika 7 miliar dikeluarkan untuk biaya langganan, bayangkan berapa besar omzet yang didapatkan oleh PT Blueray Cargo.
Kegagalan Pengawasan: Keterlibatan pejabat setingkat Direktur dan Kasubdit Intelijen menunjukkan bahwa sistem pertahanan internal Bea Cukai sangat rapuh terhadap intervensi finansial.
Kita perlu realistis dalam melihat kasus seperti ini; pemerintah dengan segala upaya menekan angka korupsi dengan menaikkan gaji dan tunjangan, tapi karena sifat alamiah manusia yang tamak tidak akan pernah cukup sampai tanah masuk ke dalam kerongkongan.
Barang Bukti Raksasa: Dalam kasus ini, KPK telah menyita barang bukti senilai Rp40,5 miliar. Dalam ilmu yang kami pelajari, barang bukti hanyalah secuil dari bukti yang sebenarnya.
Mereka bukan orang bodoh jika sekelas direktur bea dan cukai. Jalur alternatif jika tidak pencucian uang, maka menikah siri agar istri siri menyimpan harta tanpa kecurigaan yang jelas seperti kasus ketua DPRD Jatim.
Mengapa Ini Disebut "Cara Lama Pemain Baru"?
Meskipun para tersangka seperti RZL, SIS, dan ORL adalah wajah-wajah yang memegang posisi strategis baru-baru ini, pola suap untuk meloloskan barang impor adalah penyakit menahun.
PT Blueray Cargo, sebagai pemain dalam industri logistik, hanya memanfaatkan "celah tarif" dan "ego sektoral" pejabat yang haus gratifikasi.
KunciPro Research Institute melihat bahwa selama Digital Audit terhadap arus barang tidak transparan dan masih bergantung pada "kebijakan" manusia di lapangan, maka kedaulatan ekonomi kita akan selalu digadaikan demi barang KW.
Dimensi Internasional: Apakah Perusahaan Asing Kebal Hukum?
Kasus ini melibatkan PT Blueray Cargo yang beroperasi sebagai jembatan logistik internasional. Pertanyaan kritisnya: Jika barang KW tersebut berasal dari pabrikan asing di luar negeri, apakah mereka bisa dipenjara atau hanya "dibiarkan" karena beda negara? Berdasarkan analisis KunciPro, ada tiga instrumen yang bisa mengejar mereka:
- Prinsip Teritorialitas: Jika dampak kerugian terjadi di wilayah Indonesia, hukum kita berhak mengejar aktor intelektualnya.
- Corporate Liability: Perusahaan asing bisa dijerat UU negara asalnya (seperti FCPA di Amerika) jika mereka menyuap pejabat negara lain melalui sistem keuangan global.
- Ekstradisi dan Red Notice: KPK dapat menerbitkan Red Notice melalui Interpol untuk membatasi ruang gerak pemilik perusahaan asing tersebut secara internasional.
Kesimpulan
Bukan hanya memperbaiki hukum nasional yang tambal sulam sehingga bergelombang, kita juga harus melakukan sinergi antar negara untuk menekan kasus biaya langganan ilegal. Ini merusak citra Indonesia di depan brand resmi yang mengeluarkan pajak mahal. Jika brand resmi tidak lagi percaya, cita-cita pertumbuhan 7% hanyalah bunga tidur.
Dalam prakteknya negara hanya mampu menahan warga negara saja tanpa bisa berkutik jika itu lintas batas. Pusat PT itu di luar negeri, perlu sumber daya yang besar hanya untuk mengajukan kasus dalam persidangan. Apakah KPK mampu jika menangkap pengusaha asing di Amerika?
Post a Comment