Analisis Kasus Siswa SMP Krayan Tolak MBG Demi Jalan
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H. | Founder KunciPro Research Institute
KUNCIPRO.COM – Sebuah video viral dari Krayan Timur, Kalimantan Utara, baru-baru ini menampar kesadaran kolektif kita. Sebagaimana dilansir dari laporan DetikEdu pada Selasa (03/02/2026), seorang siswa SMP bernama Gilbert Christian terekam sedang berorasi di tengah jalanan berlumpur yang lebih mirip kubangan kerbau daripada akses pendidikan.
Dalam video tersebut, Gilbert tidak meminta jatah makan siang atau susu gratis. Permintaannya sederhana namun menyayat hati: "Buatkan jalan kami yang layak. Kami lebih membutuhkan perbaikan jalan daripada Makan Bergizi Gratis (MBG)," tegasnya, seperti dikutip dari laporan Detikcom.
Teriakan Gilbert ini bukan sekadar keluhan anak sekolah, melainkan lonceng peringatan. Sebuah sinyal keras bahwa ada potensi cacat logika dalam penerapan kebijakan nasional yang bersifat "Satu Ukuran untuk Semua" (One Size Fits All) di negara kepulauan yang memiliki disparitas geografis ekstrem.
Indonesia bukan Tiongkok (China) yang bisa dipukul rata dengan satu tongkat komando tanpa melihat kontur wilayah.
Paradoks Kebijakan & Budaya "Asal Bapak Senang"
Seperti yang telah saya ulas dalam analisis sebelumnya mengenai Polemik Petugas MBG jadi ASN, setiap kebijakan pasti melahirkan pro dan kontra. Mustahil memuaskan 280 juta penduduk Indonesia sekaligus. Namun, dalih "tidak bisa memuaskan semua orang" bukan alasan pembenar bagi pemerintah untuk menutup mata.
Sumber daya pemerintah itu mencakup struktur yang masif: Kementerian, Dinas, Camat, hingga RT/RW. Logikanya, Presiden dan Wakil Presiden yang baru menjabat mungkin belum menghafal setiap lubang jalan di peta Indonesia. Justru itulah fungsi para Menteri dan Kepala Dinas sebagai pembantu Presiden.
Jika pembantunya diam saja dan hanya menyajikan laporan "Asal Bapak Senang" (ABS), maka wajar jika Pimpinan Tertinggi merasa tidak ada masalah teknis di lapangan. Padahal, di bawah sedang terjadi chaos.
Ironi Perut Kenyang di Jalanan Rusak
Mengutip data Kemendikdasmen yang dipublikasikan DetikEdu, lokasi sekolah Gilbert di SMPN 1 Krayan Timur memang terisolasi. Medan jalan tanah liat yang becek membuat perjalanan ke sekolah menjadi pertaruhan nyawa.
Bayangkan skenarionya: Seorang siswa di perbatasan mendapatkan jatah makan siang bergizi senilai Rp 25.000 setiap hari. Perutnya kenyang, gizinya tercukupi. Namun, untuk menukar kalori tersebut menjadi ilmu, ia harus bertaruh melewati lumpur setinggi lutut. Motor orang tua amblas, seragam kotor, bahkan terpaksa membolos saat hujan.
Pertanyaan kritisnya muncul: Apakah relevan memberikan "Gizi Premium" jika akses dasar menuju pendidikan itu sendiri masih "Primitif"?
Tapi Tunggu Dulu: Jangan Terjebak Narasi "Kambing Hitam"
Namun, sebagai analis hukum yang objektif, kita tidak boleh menelan mentah-mentah narasi yang beredar. Ada sisi lain yang harus kita bedah dengan kepala dingin: Validitas Data & Tata Kelola Anggaran.
👉Pertama, suara satu siswa atau klaim Kepala Desa bahwa "hasil bumi melimpah" perlu diuji. Apakah hasil bumi itu benar-benar memenuhi standar gizi 4 Sehat 5 Sempurna (Protein, Karbo, Vitamin)?
Ataukah hanya cukup untuk "mengganjal perut" agar tidak keroncongan? Dan apakah hasil bumi itu milik rakyat jelata, atau hanya dikuasai segelintir tuan tanah?
Jika ternyata gizi di sana buruk, maka menolak MBG adalah tindakan bunuh diri bagi masa depan anak-anak itu sendiri.
👉Kedua, dan ini yang paling krusial secara Hukum Administrasi Negara: Pos Anggaran MBG dan Infrastruktur itu BERBEDA.
Mencampuradukkan anggaran adalah kesalahan prosedural fatal. Dana MBG berasal dari pos Belanja Bantuan Sosial/Pendidikan Pusat, sedangkan jalanan desa adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah yang memiliki Dana Desa atau Pemerintah Provinsi lewat Pajak Kendaraan Bermotor (seperti yang gencar dilakukan Kang Dedi Mulyadi di Jawa Barat).
Narasi "Alihkan Dana Makan untuk Jalan" terdengar heroik, tapi secara tata kelola keuangan negara, itu Maladministrasi. Jika itu dituruti, besok lusa akan muncul narasi:
"Kami tidak butuh sekolah gratis, kami butuh uang tunai saja!". Ini preseden buruk (Slippery Slope).
Jangan sampai program MBG yang sejatinya baik, justru dijadikan "Kambing Hitam" untuk menutupi ketidakbecusan Pemerintah Daerah dalam mengelola Dana Desa atau APBD untuk perbaikan jalan.
Penutup: Keadilan Itu Mendengar & Bersinergi
Orasi siswa Krayan adalah kritik yang valid, namun solusinya bukan dengan membenturkan "Makan vs Jalan". Rakyat butuh keduanya.
Pemerintah Pusat harus memastikan gizi anak terpenuhi lewat MBG. Di saat yang sama, Pemerintah Daerah (Bupati/Gubernur) harus berhenti tidur dan mulai bekerja membereskan jalan dengan anggaran yang sudah ada di tangan mereka. Sinergi inilah yang macet.
Bagi Gilbert dan kawan-kawannya, mereka tidak peduli uangnya dari pos mana. Yang mereka tahu, negara harus hadir—baik dalam bentuk nasi di piring, maupun aspal di jalan. Jangan paksa rakyat memilih salah satu, ketika konstitusi menjanjikan keduanya.
Post a Comment