Jamal Disabilitas Dan Konten AI: Ketika Hukum Hanya Mengejar yang Viral
KunciPro.com — Pengadilan Negeri Jakarta Barat baru saja menjatuhkan vonis 5 bulan 6 hari penjara kepada Jamal, seorang penyandang disabilitas intelektual, akibat mengunggah ulang video manipulasi AI yang mengkritik Kapolri seperti yang diberitakan oleh Tempo. Kasus ini bukan sekadar soal pelanggaran UU ITE, melainkan potret buram penegakan hukum siber yang tebang pilih dan hanya agresif terhadap konten yang viral. Hukum tidak peduli kalian disabilitas, tunanetra, asal sebar konten dan bahkan bocil sekalipun, jika konten itu viral dan menyinggung instansi terkait maka siap-siap ada dimeja hijau pengadilan. Bayangkan skenario ini, ada orang yang menyebarkan hoax atau pencemaran nama baik tapi view hanya hitungan jari, Apakah hukum akan menjeratnya? Tentu tidak, tidak ada nilai ekonomis didalamnya. Analisis KunciPro Research Institute menyoroti satu pertanyaan fundamental: Bayangkan jika video yang diunggah Jamal hanya dilihat oleh 10 orang? Apakah aparat akan tetap melakukan pengejaran hingga ke Tambora? Jawabannya hampir pasti: Tidak. Dalam dakwaan, polisi secara spesifik memantau bahwa video Jamal telah dilihat sebanyak 453.300 kali dan mendapat puluhan ribu dukungan. Angka viralitas inilah yang menjadi "bahan bakar" utama penangkapan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum siber kita bekerja dengan logika algoritma: Ironi terbesar adalah kondisi Jamal sebagai penyandang disabilitas intelektual. Hakim dianggap gagal mempertimbangkan kerentanan ini dan justru menilai kebebasan digital perlu diintervensi negara tanpa melihat konteks perkara secara utuh. Opini kami menegaskan bahwa penangkapan Jamal murni karena viralitas. Meskipun ia hanyalah "tangan kedua", engagement akunnya yang meledak membuatnya menjadi sasaran empuk, sementara "tangan pertama" seringkali luput dari jangkauan. Ironinya, masyarakat yang menyumbang like, share, dan komentar niatnya mendukung, namun tindakan tersebut justru menjadi "bahan bakar" hukum untuk menjadikan Jamal terdakwa. Hukum hanya menangkap satu orang yang dianggap provokator tanpa mengadili ribuan netizen yang meramaikan konten tersebut dengan cacian dan sindiran. Kasus Jamal membuktikan bahwa di Indonesia, Hukum hanya menangkap yang viral. KunciPro mendesak reformasi Polri agar tidak hanya fokus pada pengejaran konten populer, tetapi mulai melihat aspek kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan di ruang digital.Hukum "Rating": Jika Tidak Viral, Tidak Ditangkap?
Tabel Perbandingan: Hukum Viralitas vs Keadilan Hakiki
Aspek Analisis
Kondisi Kasus Jamal (Viral)
Kondisi Non-Viral (Estimasi)
Jangkauan Digital
453.300+ Tayangan
Dibawah 100 Tayangan
Respon Penegak Hukum
OTT & Penahanan Sejak Sept 2025
Diabaikan / Edukasi Digital
Tuntutan Jaksa
2 Tahun 6 Bulan Penjara
Tidak Ada Tuntutan
Fokus Utama
Mencegah Adu Domba Institusi
Pemulihan Nama Baik (Perdata)
Disabilitas vs Algoritma Kekuasaan
Analisis KunciPro: Jebakan Dukungan Netizen
Kesimpulan
Komentar