MBG Jadi ASN: Strategi Politik Sandera Demi Muluskan Jalan 2 Periode?
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H. | Founder Kuncipro Research
SURABAYA, Kuncipro.com- Berita Tribunnews tentang pengangkatan 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi ASN (PPPK) pada Februari 2026 adalah kabar gembira tentang penyerapan tenaga kerja. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutnya sebagai langkah strategis memberantas stunting.
Tapi bagi siapa pun yang paham peta politik praktis, angka 32.000 bukan sekadar statistik kepegawaian. Itu adalah Embrio Mesin Politik.
Ingat, 32.000 orang ini pasti mempunyai keluarga, kerabat, dan sanak saudara. Ini adalah lahan suara yang siap dipanen waktu "pesta rakyat" nanti.
Mengapa pengangkatan ini dikebut sekarang? Apa urgensinya? Mengapa harus ASN? Dan mengapa honorer lama yang sudah puluhan tahun mengabdi justru diabaikan?
Jawabannya tidak ada di buku panduan gizi atau protokoler kesehatan, melainkan di buku panduan pemenangan pemilu: Tanpa 2 Periode, Masa Depan Mereka Tamat.
1. Membangun Loyalitas Lewat "Politik Gentong Babi"
Dalam ilmu politik, apa yang dilakukan pemerintah saat ini sangat mirip dengan varian Pork Barrel Politics (Politik Gentong Babi). Penguasa membagikan sumber daya negara (dalam hal ini SK ASN dan Gaji Tetap) kepada kelompok spesifik untuk menciptakan utang budi.
Bayangkan posisinya: 32.000 orang ini mendapatkan status ASN bukan lewat "Jalur Neraka" tes CPNS umum, tapi lewat "Tiket VIP" program unggulan Presiden.
Secara psikologis, loyalitas mereka bukan kepada Negara (Perahu), melainkan kepada Rezim Pemberi SK (Nahkodanya).
Jika satu pegawai memiliki istri, dua anak, dan dua orang tua, maka ada ratusan ribu suara fanatik yang siap "pasang badan" untuk membela kebijakan pemerintah. Ini adalah investasi suara yang sangat murah meriah karena dibiayai oleh APBN.
2. Politik Sandera: "Pilih Saya atau Jadi Pengangguran?"
Inilah poin paling mengerikan yang tidak dibahas media mainstream. Status ASN pegawai MBG ini sangat rapuh karena terikat pada Program, bukan pada Institusi Permanen (seperti Guru atau Nakes).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah signature program rezim saat ini. Nasib program ini sangat bergantung pada siapa yang berkuasa di 2029 nanti.
- Jika rezim berlanjut (2 Periode atau penerus yang direstui), program aman.
- Jika oposisi menang dan menganggap MBG pemborosan, program bubar.
Lantas, bagaimana nasib 32.000 ASN ini jika programnya bubar? Mereka tersandera.
Kondisi ini menciptakan narasi bawah sadar: "Kalau mau SK ASN aman dan dapur tetap ngebul, pastikan Bapak ini lanjut 2 Periode."
Mereka disandera oleh ketakutan kehilangan pekerjaan. Tanpa perlu diperintah jadi juru kampanye pun, mereka akan mati-matian mempertahankan status quo. Bagi mereka, Pilpres bukan sekadar pesta demokrasi, tapi pertaruhan periuk nasi.
3. Mengapa Honorer Tua Dibuang? Karena Mereka "Barang Lama"
Menjawab pertanyaan retoris para honorer dan guru yang sakit hati: "Kenapa kami yang mengabdi puluhan tahun tidak diangkat, malah anak baru yang diprioritaskan?"
Jawabannya sadis tapi logis secara politik: Honorer lama tidak punya nilai tawar politik baru.
Honorer lama adalah masalah warisan masa lalu. Suara mereka sudah terpecah-belah dan sulit dikonsolidasi.
Sebaliknya, ASN MBG adalah "Pasukan Baru" yang segar, muda, dan militan karena merasa diselamatkan dari pengangguran. Bagi penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaan, berinvestasi pada pasukan baru jauh lebih menguntungkan (High Return) daripada mengurus masalah benang kusut honorer lama (High Cost, Low Return).
Kesimpulan: Birokrasi Rasa Timses
Terlepas dari analisis politik di atas, kita harus tetap objektif. Menjadi petugas MBG memang tidak mudah. Bukan hanya soal menyajikan makanan enak, tapi standar gizi ketat harus dipenuhi.
Memproduksi ribuan porsi setiap hari adalah kerja keras fisik layaknya pabrik. Tidak jarang rumah sakit dan puskesmas dipenuhi petugas dapur MBG yang tumbang karena kelelahan.
Namun, di sinilah letak kerancuan kebijakannya.
Pekerjaan MBG yang berbasis "target produksi harian" dan fisik, sebenarnya lebih cocok menggunakan skema Outsourcing (Alih Daya), BUMN, atau Mitra Kontrak, bukan dipaksakan menjadi ASN.
Berbeda dengan Guru Honorer yang pekerjaannya bersifat intelektual, mendidik jangka panjang, dan membangun SDM bangsa, yang justru lebih layak mendapatkan kepastian status ASN.
Apa yang kita saksikan hari ini adalah politisasi birokrasi level canggih. ASN yang seharusnya menjadi abdi negara yang netral, pelan-pelan diubah menjadi Abdi Penguasa melalui mekanisme rekrutmen program strategis.
Jadi, apakah ini demi gizi anak bangsa? Mungkin iya di atas kertas. Tapi di balik piring nasi gratis itu, terselip tiket emas menuju kekuasaan 10 tahun.
Rakyat boleh kenyang makan siang gratis, tapi demokrasi kita sedang perlahan mati kelaparan..
Post a Comment