Amien Rais Disensor, Rakyat Ditabrak: Hukum Memihak Siapa?
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
Founder KunciPro Research | PenelitiCyber Lawter indeks global (ORCID ID:0009-0003-4829-1185)
Indonesia minggu ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita tidak sedang baik-baik saja.
Ketika Rupiah terjun bebas Rp.17.424 per Dolar AS yang menghantam daya beli rakyat, di saat yang sama instrumen kekuasaan justru sibuk melakukan pensensoran terhadap opini Amien Rais di ruang digital.
Beberapa hari sebelumnya, duka mendalam menyapu rel kereta api kita. Kecelakaan KA Argo Bromo yang seolah terjadi "bergiliran" dari Bekasi hingga Grobogan bukan lagi sekadar musibah, melainkan sebuah proklamasi kegagalan sistemik.
Akibat dari semua rentetan ini hanya satu: Runtuhnya kepercayaan publik (Distrust). Di KunciPro, kita tidak akan mengulang narasi teknis yang sudah dikuliti habis di Sosiolegal.com.
Di sini, kita akan membedah konsekuensi fatal dari tindakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari rasa keadilan publik.
Satu pertanyaan publik saat ini-Pantaskah narasi Indonesia Gelap?
Rupiah Anjlok, Nalar Pajak yang "Mencekik"
Saat ekonomi melambat dan nilai tukar Rupiah babak belur di angka 17rb lebih, rakyat berharap ada kebijakan yang meringankan.
Apa yang terjadi justru paradoks. Negara tampak sangat aktif akan pendapatan fiskal. Kasus denda administratif Rp300 juta bagi warga yang lupa melapor uang tunai di bandara adalah simbol betapa hukum kita sangat "berpihak" pada angka, bukan pada manusia.
Ketika rakyat kecil dipaksa taat asas dengan denda yang mencekik, mereka melihat ke atas: pejabat yang abai, sistem yang bocor, dan kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Ketimpangan ini menciptakan kemarahan laten. Rakyat merasa hukum hanyalah instrumen untuk memeras keringat mereka demi menambal lubang ekonomi yang gagal dikelola oleh pemegang kebijakan.
Sensor Digital: Membungkam Gejala, Menanam Bom Waktu
Langkah Komdigi men-takedown video Amien Rais dengan dalih hoaks adalah strategi "pemadam kebakaran" yang salah sasaran. Secara Sosio-Legal, tindakan ini menunjukkan bahwa penguasa lebih takut pada narasi daripada fakta di lapangan.
Akibatnya? Timbul persepsi bahwa pemerintah sedang melakukan pembungkaman opini.
Dalam psikologi massa, semakin sesuatu dilarang, semakin ia dianggap sebagai kebenaran yang disembunyikan.
Kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan tombol delete. Justru, sensor digital ini menjadi bukti bahwa negara sedang mengalami krisis legitimasi intelektual.
Jika narasi Amien Rais salah, jawablah dengan kinerja yang nyata, bukan dengan menghapus suaranya dari peradaban digital.
Tragedi Kereta Api: Nyawa Rakyat dalam Antrean "Giliran"
Kecelakaan kereta yang terjadi beruntun dari Bekasi hingga Grobogan adalah puncak dari pengabaian keselamatan publik.
Mengapa nyawa rakyat seolah harus mengantre untuk menjadi korban? Jawabannya jelas: Prioritas pembangunan yang salah arah.
Negara lebih bangga membangun proyek-proyek mercusuar yang mentereng secara visual, namun membiarkan sistem persinyalan kereta api tetap purba dan manual.
Investasi di sektor keselamatan transportasi selalu kalah seksi dibanding proyek yang bisa dijadikan bahan kampanye.
Akibatnya, nyawa rakyat menjadi "murah". Santunan puluhan juta rupiah dianggap sudah cukup untuk mengganti nyawa seorang ibu atau kepala keluarga.
Ini adalah penghinaan terhadap nilai kemanusiaan yang dibungkus dengan prosedur administrasi.
Efek Domino: Program Pemerintah Menjadi "Sampah" Visual
Inilah akibat paling fatal: Matinya daya serap narasi pemerintah. Karena kepercayaan sudah berada di titik nadir, program sebagus apapun yang dikeluarkan pemerintah saat ini akan dianggap sebagai pengalihan isu (red herring).
- Ada program bantuan sosial? Dianggap sogokan agar rakyat lupa kasus sensor.
- Ada perbaikan infrastruktur? Dianggap proyek pencitraan pasca-tragedi.
- Ada kebijakan ekonomi baru? Dianggap cara halus untuk memajaki rakyat lebih dalam.
Tanpa trust, komunikasi politik negara hanyalah deretan huruf mati di baliho-baliho pinggir jalan.
Negara sedang berbicara di depan tembok yang tinggi, dan tembok itu dibangun oleh rasa ketidakadilan yang dirasakan rakyat setiap hari.
Hukum yang "Netral" adalah Hukum yang Zalim
Kembali pada perdebatan klasik: hukum harus netral? Di KunciPro, kami secara tegas menolak dogma itu dalam konteks ketimpangan.
Ketika Rupiah anjlok dan rakyat kesulitan makan, hukum tidak boleh "netral" antara kepentingan pasar dan perut rakyat. Ketika kereta menabrak rakyat, hukum tidak boleh "netral" antara prosedur KAI dan nyawa korban.
Hukum harus memihak! Ia harus menjadi kompensator atas ketidakadilan struktural.
Jika hukum tetap bersikukuh pada netralitas prosedural di tengah krisis multidimensi ini, maka hukum tersebut sebenarnya sedang memihak pada status quo—alias memihak pada mereka yang sedang nyaman di kursi kekuasaan sementara rakyatnya "bergiliran" masuk liang lahat.
Kesimpulan: Audit Total atau Revolusi Kepercayaan
Pemerintah harus sadar bahwa "tangki" kepercayaan publik sudah kosong.
Narasi Indonesia gelap itu bersifat subjektif, dia akan menjawab sesuai dengan apa yang kalian alami masing-masing.
Tidak bisa lagi diisi dengan janji-janji manis atau sensor digital. Yang dibutuhkan adalah audit total: audit kebijakan ekonomi yang memihak rakyat, audit sistem transportasi yang menjamin nyawa, dan audit ruang digital yang menjamin kemerdekaan berpikir.
Jika negara terus memilih jalur "sensor dan denda", maka mereka sedang menanam benih pembangkangan sipil.
Keadilan publik tidak bisa dinegosiasikan dengan santunan atau tombol delete. Keadilan itu harus dirasakan melalui hukum yang memihak pada mereka yang lemah dan tertindas.
Komentar