EKSPLOITASI Diri Ditukar Dolar Hijau: Mengupas Logika Pemasaran Tubuh [Kritik Sosiologi Hukum]

BAB I

Pendahuluan: Saat Tubuh Menjadi "Aset Likuid"

Baru-baru ini saya suka scrolling Facebook sekadar untuk melepas lelah setelah membedah artikel berat. Mata saya terfokus pada postingan di grup Facebook "Youtuber Pemula" dan "Facebook Pemula, di mana banyak anggota memamerkan screenshot hasil Dolar Hijau yang mereka peroleh.

Angka-angka itu menggiurkan, memicu emosi dan antusiasme tinggi. Berbagai cara mereka lakukan untuk meniru kesuksesan itu, mulai dari copy-paste video viral hingga nekat melepas pakaian formal.

Inilah fenomena baru di mana "Baju Formal" digantikan dengan "Baju Dinas". Baju yang dulunya sakral dan eksklusif hanya untuk suami di ranah privat, kini justru diobral menjadi konten Reels, Shorts, atau video panjang di berbagai platform besar demi Dolar Hijau yang dianggap cepat cair.

Dulu, kehormatan adalah harga mati. Hari ini, bagi sebagian orang, kehormatan adalah komoditas yang bisa ditukar dengan Gift Singa di TikTok, Token di aplikasi hijau, Bintang di Facebook/YouTube, atau langganan bulanan di situs fan-base luar negeri.

Tujuan mereka satu: Engagement. Mengejar durasi tonton yang lama, like, komentar, dan share.

Fenomena ini meledak bukan tanpa sebab. Di tengah himpitan ekonomi dan sulitnya lapangan kerja formal, (baca juga: [Realita Pahit Mitra & Outsourcing]), layar HP menawarkan jalan pintas yang menyilaukan: "Jual Pesona, Dapat Dolar."

Istilahnya diperhalus sedemikian rupa. Mereka menolak disamakan dengan pekerja hiburan malam konvensional. Mereka lebih suka disebut Content Creator, Streamer, Influencer atau Talent. Kemasannya modern, estetik, dan seolah-olah "profesional".

Namun, sebagai pengamat Sosiologi Hukum, saya melihat ada pergeseran nilai yang mengerikan. Ini bukan sekadar kebebasan berekspresi. Ini adalah Eksploitasi Diri (Self-Exploitation).

Jika dulu eksploitasi dilakukan oleh pengepul (orang lain memaksa Anda), hari ini eksploitasi dilakukan oleh diri sendiri atas nama "Cuan".

Karena ini dilakukan di ranah Privat dan atas kesadaran sendiri, Pemerintah seringkali tidak bisa menghukum. Hukum positif kita gagap. Negara hanya bisa mengontrol, membatasi akses, dan ironisnya: menerima hasil dari pajak yang disetorkan.

🚨Tujuan Tulisan:

Artikel ini bertujuan untuk membedah fenomena baru tersebut, bukan sekadar dari segi hukum tertulis yang berlaku, tapi lebih dalam dari itu: membedah sebab yang terjadi dan akibat fatal yang ditimbulkan darinya, dari kacamata Sosiologi Hukum.

BAB II

Logika Pemasaran Tubuh (The New Gig Economy)

Setelah kita menguraikan fenomena pergeseran norma dari "Baju Formal" ke "Baju Dinas", pada BAB ini kita akan membedah Logika Pasar yang dipakai untuk memasarkan tubuh sebagai produk konsumsi massal—yang ironisnya disaksikan oleh semua kalangan, dari orang tua hingga anak usia dini.

Dalam perspektif Sosiologi Hukum, perilaku individu tidak terlepas dari sistem yang menciptakan aturan main. Eksploitasi diri bukanlah tindakan irasional, melainkan Respons Rasional terhadap insentif ekonomi digital yang gila-gilaan.

1. Kapitalisme Digital dan Alienasi Diri

Alienasi Diri: Individu dipaksa mengubah bagian dari identitas, emosi, atau privasi mereka menjadi produk yang terukur (likes, shares, views). Tubuh dan citra pribadi bukan lagi milik individu (privat), melainkan aset perusahaan yang harus dipertontonkan untuk memaksimalkan pendapatan (revenue).
Insentif Valuta Asing: Dolar Hijau menawarkan daya tarik yang melampaui etika. Akses ke pasar global dan fee premium seringkali jauh lebih memikat daripada pendapatan UMR lokal yang stagnan. Inilah faktor utama keputusan individu untuk melakukan self-exploitation.

2. Ekonomi Perhatian (The Attention Economy)

Logika monetary reward (hadiah uang) dari platform bergantung mutlak pada engagement. Sistem ini memaksa kreator untuk terus meningkatkan dosis konten mereka menjadi lebih personal, lebih ekstrem, atau lebih provokatif demi mengamankan perhatian penonton. Kualitas karya ditukar dengan sensasi tubuh.

3. Ritual "Pesugihan" Digital

Pekerjaan ini menawarkan kemudahan yang membius: Ringan, tanpa keringat darah, waktu fleksibel, dan tidak terbatas ruang.

Dulu, orang yang ingin cepat kaya harus pergi ke gunung atau pantai selatan untuk melakukan ritual mistis. Sekarang? Kamar tidur adalah tempat ritual ternyaman. Cukup bermodal ring light dan keberanian, uang datang sendiri. Ini adalah "Pesugihan Digital".

4. Target Pasar: Aksesibilitas Tanpa Batas

Target pasarnya sangat luas dan menjanjikan. Jika kita persempit view hanya dari lokal Indonesia saja sudah cukup mengerikan. Para "pria hidung belang" yang dulunya harus berusaha keras mengintip di sela-sela jendela atau pergi ke lokalisasi, kini dengan sentuhan jari di layar HP sudah mendapat kepuasan visual. Kemudahan akses inilah yang membuat pasarnya tidak pernah mati.

5. Prinsip Ekonomi: Modal Kecil, Untung Besar

Hasil yang diperoleh tidak main-main. Saweran, Gift, dan Dolar Hijau sangat menggiurkan. Jika Anda berpikir pelakunya bodoh, Anda salah besar.

Mereka sangat cerdas menerapkan prinsip dasar ekonomi: Modal Sekecil-kecilnya (Baju Dinas), Untung Sebesar-besarnya.

Satu video viral berdurasi 15 detik bisa menghasilkan pendapatan setara dengan Gaji Manajer korporat selama 1 bulan. Secara hitungan matematis, mereka menang. Secara moral, itu perdebatan lain.

🚨Catatan Kritis:

Mereka tidak bermain sendiri. Ada pemandu, ada agensi (agency), dan ada grup komunitas yang terus melakukan evaluasi untuk membenarkan perilaku menyimpang ini. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena ada permintaan pasar yang tinggi, tapi karena ada celah sistem yang dieksploitasi habis-habisan.

BAB III

Kebingungan Hukum: Berlindung di Balik "Monetisasi" Platform Raksasa

Pernah tidak Anda berpikir: "Kenapa banyak konten vulgar 'pemersatu bangsa' berkeliaran bebas, tapi tidak ada teguran hukum dan tidak dianggap melanggar kebijakan komunitas?"

Masyarakat sering mengeluh, terutama kaum ibu-ibu yang khawatir suaminya "cuci mata" atau anaknya salah tontonan:

"Pak Polisi kemana saja? Kenapa konten pamer tubuh ini berkeliaran di Beranda Facebook dan YouTube saya?"

Jawabannya tidak sesederhana "tangkap dan penjara". Fenomena self-exploitation di platform legal ini menciptakan anomali hukum yang cerdik.

1. Main Aman di "Area Abu-Abu" (The Grey Area)

Berbeda dengan situs dewasa yang vulgar, kreator di YouTube dan Facebook bermain cantik. Mereka tidak membuka semuanya (karena pasti di-banned oleh AI Google/Meta).

Mereka menggunakan taktik "Soft-Porn berkedok Konten Edukasi".

Niche-nya: "Tutorial Yoga", "Tutorial Fitness", "Vlog Bersih-bersih Rumah", atau "Review Baju Haram".
Isinya: Angle kamera yang sengaja menyorot bagian tubuh sensitif dengan balutan "Baju Dinas" super ketat.

Secara hukum (UU Pornografi), ini sulit dijerat karena tidak memenuhi unsur "memperlihatkan alat vital" secara terbuka. Mereka berlindung di balik dalih "Kebebasan Berekspresi" dan "Konten Olahraga". Hukum kita gagap membedakan mana yang murni olahraga, dan mana yang eksploitasi birahi.

Jika ditegur netizen, mereka punya jawaban template: "Jangan mesum! Siapa yang vulgar? Mata laki-lakinya aja yang kotor."

Ini adalah pembelaan diri (defense mechanism) manipulatif untuk memindahkan kesalahan kepada penonton.

2. Benturan Konsensual (Suka Sama Suka)

Hukum pidana biasanya butuh Korban yang melapor. Dalam kasus ini, siapa korbannya?

Kreatornya? Dia sadar melakukannya demi AdSense dan Stars.
Penontonnya? Mereka menikmati, memberi Like, bahkan men-download.

Tidak ada paksaan. Mereka "diperdaya" oleh gaya hidup dan "diiming-imingi" oleh Dolar Hijau. Ketika pelaku merasa dirinya adalah "Pengusaha Konten", hukum kehilangan taring moralnya.

Bahaya Tersembunyi (Analogi Iklan):

Jika argumen "suka sama suka" ini dibiarkan, dampaknya adalah kerusakan alam bawah sadar.

Perusahaan membayar mahal untuk iklan yang diulang-ulang tujuannya satu: Cuci Otak.

Begitu juga konten ini. Tontonan vulgar yang dikonsumsi terus-menerus akan menormalisasi seks bebas dan mendegradasi moralitas generasi muda.

3. Tumpulnya Hukum Melawan "Big Tech"

Platform seperti YouTube dan Facebook punya aturan sendiri (Community Guidelines) berbasis standar Barat (Amerika). Di sana, berpakaian minim adalah hal lumrah.

Sementara Hukum Indonesia (Hukum Timur) menganggap itu tabu.

Polisi: Ingin menindak atas nama keresahan masyarakat.
Platform: Menolak menghapus karena "Tidak melanggar panduan komunitas kami".

Akibatnya? Polisi kita tidak bisa seenaknya menyuruh YouTube menghapus video tersebut jika tidak ada unsur pidana berat yang terbukti. Kita dipaksa tunduk pada aturan main perusahaan asing di tanah kita sendiri.

Kesimpulan Hukum (Sarkasme Realita):

Sistem hukum kita saat ini ibarat Satpam Manual yang mencoba menertibkan Jalan Tol Digital. Kita sibuk meniup peluit, tapi para kreator "Baju Dinas" melaju kencang dengan mobil mewah hasil monetisasi. Kondisi hukum yang gagap ini mirip dengan fenomena [Honey Scam & Sextortion] yang pernah saya bedah, di mana hukum sering terlambat melindungi korban."

Negara pun berada di posisi dilematis. Jika terlalu keras melarang, potensi pendapatan pajak digital hilang.

Maka jangan heran jika Pemerintah akan menangkap konten kreator bukan karena isi videonya merusak moral, tapi karena mereka telat bayar Pajak Penghasilan.

BAB IV

Vonis Sosiologis: "Tato Digital" yang Tak Bisa Dihapus

Uang Dolar, Gift Singa, atau Rupiah yang didapat dari hasil "Baju Dinas" mungkin bisa dipakai untuk membeli iPhone terbaru, skincare mahal, atau gaya hidup flexing di Instagram. Tapi ada satu hal mahal yang hilang selamanya: "Nyawa Sosial" Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten).

Di internet, jejak digital adalah Tato Permanen.

Video "Tutorial Yoga Ketat" atau "Goyang Pemersatu Bangsa" yang Anda upload hari ini, akan di-download, dicuri, diduplikasi, dan disebar ulang di situs-situs lain yang tidak bisa Anda kontrol. Sekali masuk internet, ia milik publik selamanya.

Bayangkan skenario 5-10 tahun ke depan:

Saat Anda ingin menikah dan berkeluarga, lalu mertua Anda melakukan googling nama Anda.

Saat Anda melamar kerja di perusahaan bonafide yang melakukan background check.

Saat anak Anda sudah sekolah, memegang HP, dan teman-temannya menemukan video ibunya di masa lalu.

Jejak itu akan muncul kembali menghantui. Saat itu terjadi, ribuan Dolar yang Anda banggakan hari ini sudah tidak ada harganya dibandingkan hancurnya "Nyawa Sosial" Anda dan keluarga di masa depan.

Algoritma YouTube mungkin lupa dan mengganti Anda dengan kreator baru yang lebih muda, tapi Jejak Digital tidak pernah lupa.

Inilah tuntutan bahwa Dolar Hijau tidak boleh menjadi harga akhir dari nilai diri. Dibutuhkan kerangka hukum baru yang berani untuk memutus lingkaran eksploitasi ini.

BAB V

Penutup: Jangan Tukar Masa Depan dengan "Recehan" Global

Tulisan ini bukan penghakiman moral dari mimbar agama, melainkan Analisis Untung-Rugi Kehidupan.

Kepada generasi muda yang tergiur jalan pintas ini, dengarkan logika ini:

Sadarilah, tubuhmu adalah aset yang Depresiasi-nya (penurunan nilainya) sangat cepat di pasar online. Hari ini kamu viral dan dipuja sebagai "Pemersatu Bangsa", besok kamu dibuang dan dilupakan karena ada yang lebih muda, lebih berani, dan lebih nekat.

Platform (YouTube/Facebook/TikTok) hanya peduli pada trafik dan retensi penonton mereka. Mereka tidak peduli pada masa depan atau nama baik Anda.

🚨Kesimpulan Akhir:

Jangan menukar harga diri jangka panjang demi gaya hidup jangka pendek. Hentikan eksploitasi diri ini. Kembalilah menjadi manusia yang memiliki nilai (value) dari Isi Kepala dan Skill, bukan sekadar objek fantasi sesaat bagi algoritma.

Karena pada akhirnya, wanita terhormat tidak butuh "Baju Dinas" untuk dihargai, dan pria sejati tidak butuh tontonan murah untuk merasa laki-laki.

Baca Juga Artikel Terkait:

Tentang Penulis:

Elrumi adalah Sarjana Hukum (S.H.) dan Analis Sistem yang fokus membedah fenomena sosial dari kacamata logika, hukum, dan keadilan.

[KLIK DISINI Untuk Verifikasi Visi & Misi Penulis]

ANALIS HUKUM & SISTEM