-->

[OPINI HUKUM] MOBIL BIROKRASI PROBOLINGGO: Saat Bupati Harus Menjadi "Mekanik"

Desember 23, 2025


Analisis Hukum Tri Lukman Hakim kuncipro Birokrasi Probolinggo.

🎧 Sedang Sibuk? Biarkan Asisten Kami yang menjelaskan:

Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H. – Analis Sistem & Hukum

BAB I

ANALOGI MESIN DAN ILUSI KOMPETENSI

Panggung Kraksaan dan Pengakuan Mengejutkan

Ada yang menarik dari pernyataan Bupati Probolinggo, Mohammad Haris, atau biasa disebut Gus Haris pada pertengahan Desember 2025 ini. 

Di tengah evaluasi kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah), beliau melontarkan sebuah analogi otomotif yang cukup dalam seperti dilansir dalam laman jawa pos radar bromo: “Ibarat mobil itu bukan diganti mesin dan bannya. Tidak. Kami perbaiki baik-baik, pelan-pelan. Kami arahkan.”

​Sebagai seorang Analis Sistem, saya melihat ini bukan sekadar urusan perbaikan bengkel biasa. Ini adalah pengakuan terbuka terhadap adanya "Malapraktik Penempatan" di tubuh birokrasi kita.

Sebagai Analis Hukum apakah setiap penempatan ASN sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan keahlian dan latar belakang pendidikan atau tambal sulam ketika ada kursi yang kosong.

1.1 Masalah Bukan di Mesin, Tapi di Transmisi

Gus Haris secara jujur mengakui bahwa banyak aparatur yang menempati posisi tidak sejalan dengan kemampuan maupun keahliannya. Dalam bahasa sistem, ini disebut Systemic Inefficiency.

Bayangkan Anda punya mesin turbo (kompetensi birokrat hasil sekolah kedinasan), tapi dipasang di kerangka mobil listrik, lalu dipaksa balapan di sirkuit pelayanan publik. Hasilnya? Boros listrik (anggaran), tapi jalannya terseok-seok.

1.2 "Sadar Diri" atau "Lempar Handuk"?

Pernyataan bahwa banyak pejabat yang "sadar diri" dan minta istirahat karena beban tugas yang berat adalah fenomena unik. Secara Yuridis, seorang ASN yang telah disumpah jabatan memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan amanah.

Pertanyaannya: Apakah mereka minta istirahat karena tugasnya memang berat, atau karena sistem penempatannya yang sejak awal sudah "Salah Kamar"? 

Jika orang hukum ditaruh di bagian tata ruang, atau orang teknik ditaruh di bagian urusan agama, maka "istirahat" adalah satu-satunya jalan keluar agar sistem tidak benar-benar hancur (crash).

Lalu sudah berapa lama para ASN tersiksa selama ini?

1.3 Tantangan "Non-Birokrat" Memimpin Birokrasi

Ketegasan Gus Haris yang menyatakan bahwa dirinya tidak punya basic birokrat justru menjadi pedang bermata dua.

  • ​Di satu sisi, beliau punya Helicopter View (sudut pandang luas) yang jernih untuk melihat borok sistem tanpa beban sejarah birokrasi.
  • ​Di sisi lain, beliau sedang menghadapi "Tembok Besar" birokrasi yang sering kali lebih pintar "bermain aman" daripada melakukan transformasi nyata.
Mengutip dari analoginya di atas 

πŸ‘‰Mobil adalah birokrasi

πŸ‘‰Ban dan mesin adalah ODP

Jika tidak mengganti ban dan mesin dan diperbaiki baik-baik kenapa dilakukan pergeseran mesin sehingga banyak pejabat yang minta turun mesin. 

Analoginya

Jika suatu kendaraan jarang dilakukan pergantian oli secara berkala (evaluasi bulanan) maka sekalinya perbaikan akan terjadi kerusakakan mesin dan terjadilah turun mesin.

Namun, apakah sekadar 'menggeser posisi' cukup untuk menyelamatkan mobil birokrasi yang sudah terlanjur overheat? Ataukah pergeseran Januari nanti justru akan mengungkap malapraktik sistem merit yang lebih dalam?

Simak bedah yuridis dan risiko sistemik penempatan pejabat dalam: BAB II – Tragedi Salah Kamar dan Ancaman Malapraktik Sistem Merit.

 

⚖️ TENTANG PENULIS Geser πŸ‘‰
πŸ‘‰ KLIK: VISI & MISI LENGKAP PENULIS

Komentar

Post a Comment