SEKOLAH ELIT TOLAK MAKAN GRATIS (MBG)! PEDAGANG JERIT DIMINTA BON TINGGI
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H. | Founder KunciPro
Minggu pagi ini (25/01/2026), sebuah kabar mengejutkan datang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Di saat rakyat kecil menjerit karena harga pangan naik, ada sekolah-sekolah yang justru MENOLAK program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dilansir dari DetikFinance, sejumlah sekolah elit dengan ribuan siswa di Banyuwangi melaporkan penolakan mereka terhadap jatah makan gratis dari negara.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, merespons dengan santai:
"Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya nggak apa-apa."
Sepintas, pernyataan ini terdengar demokratis dan bijak. Tapi sebagai Analis Hukum dan Sistem yang selalu curiga pada aliran dana (seperti kasus BPK & Kredit Macet), ada "Bau Amis" yang harus kita waspadai.
1. Bukan Soal "Mampu Bayar", Tapi Soal "Kepercayaan"
Kita tidak bisa memandang kasus ini sesederhana "Orang kaya mampu beli makan sendiri". Tidak.
Tujuan Pemerintah adalah untuk memenuhi Gizi Anak Bangsa, bukan sekadar sedekah nasi bungkus. Makan siang di sekolah (School Lunch Program) bukan hal baru. Di negara maju, sekolah elit pun menerimanya karena satu alasan: TRUST (Kepercayaan).
Di sana, kualitas terjamin, kesehatan diperhatikan, dan anggaran tepat sasaran. Mereka tidak menolak karena mereka percaya pada standar negara.
Bagaimana dengan Indonesia?
Kita harus jujur, negara ini sangat lekat dengan budaya korupsi. Bukan hanya di level pejabat, tapi penyakit ini sudah menular ke level pelaksana di bawah.
2. Jeritan Pedagang & Permainan Bon Fiktif
Ada fakta lapangan yang miris. Banyak cuitan dan laporan di media sosial bahwa para pedagang kecil/UMKM justru menolak dagangannya dibeli oleh vendor MBG. Kenapa?
Bukan karena mereka anti-pemerintah, tapi karena BANYAK PERMAINANNYA.
- Harga minta ditekan semurah mungkin (di bawah pasar) dengan dalih "Untuk Negara".
- Tapi saat penagihan, pedagang dipaksa membuat BON/KUITANSI TINGGI untuk laporan ke atasan.
- Margin keuntungan pedagang diperas, selisih harganya masuk kantong oknum.
Akibatnya? Kualitas hancur. Pada awal peluncurannya, MBG langsung diterpa isu siswa keracunan, nasi keras, dan lauk basi.
Bukannya berbenah, pola ini malah seolah dimaklumi. Pemerintah terkesan menutupi bahwa ini bukan sekadar kesalahan pengelola kantin, tapi kesalahan sistem pengadaan yang korup.
3. Sekolah Elit Menolak: Gengsi atau Takut Keracunan?
Alasan klasiknya memang: "Siswa sekolah itu anak orang mampu".
Tapi kita perlu membaca yang tersirat. Orang tua di sekolah elit sangat protektif dan higienis. Penolakan ini adalah Votum Ketidakpercayaan kaum elit terhadap kualitas proyek pemerintah.
Jangan salahkan mereka. Sejarah mencatat, proyek pengadaan makanan seringkali disunat kualitasnya demi keuntungan oknum. Jika di level pedagang saja sudah main "tembak bon", apa jaminan makanannya aman?
Jika kita meruntut akar masalahnya, penolakan ini terjadi karena dua hal fundamental:
- Gizi Diragukan: Apakah sesuai standar atau disunat?
- Kesehatan Diragukan: Higienitas vendor dipertanyakan.
Ada faktor lain yang menjadi dasar penolakan: Kenapa baru sekarang? Padahal program ini sudah berjalan beberapa bulan. Apakah ada insiden yang ditutupi?
4. Pertanyaan 1 Triliun: Duitnya Lari ke Mana?
Ini poin paling krusial bagi saya sebagai Auditor Sistem. Anggaran MBG itu sudah diketok palu berdasarkan Jumlah Siswa x Harga Per Porsi.
Jika satu sekolah dengan 1.000 siswa menolak makan siang seharga Rp20.000/porsi, artinya ada dana Rp20 Juta per hari yang "menganggur" di titik itu.
Tanpa sistem pengawasan ketat (seperti kritik saya pada Sistem Biometrik Komdigi), celah "Siswa Fiktif" atau "Penerima Fiktif" ini bisa jadi ladang korupsi baru yang empuk.
Kesimpulan: Transparansi Harga Mati
Fenomena ini mempertegas jurang kesenjangan sosial kita, mirip isu viral Indonesia Geser Zimbabwe. Di satu sisi ada yang menolak makanan, di sisi lain ada yang kelaparan.
Kita apresiasi sikap BGN yang tidak memaksa. Itu demokratis.
Tapi ingat, dalam hukum administrasi negara, setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai slogan "Tidak Boleh Memaksa" dijadikan tameng bagi oknum SPPG atau Vendor untuk memainkan anggaran dari jatah yang tidak terserap. Rakyat butuh makan, bukan laporan fiktif.
🛡️ KUNCIPRO RESEARCH INSTITUTE
Menghubungkan Hukum, Birokrasi & Algoritma Digital.
ORCID: 0009-0003-4829-1185
Post a Comment