SBY Tenangkan Tidak Ada Perang Dunia ke III, Tapi Saya Mencium Bau Amis Perang Ekonomi! (Analisis Geopolitik 2026)
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H. | Founder KunciPro
Sabtu kemarin (24/01/2026), Presiden ke-6 RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pesan penting usai memantau World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.
Lewat kanal YouTube-nya, SBY yang kita kenal sangat berhati-hati dalam berkata, sempat melontarkan kekhawatiran tentang potensi Perang Dunia III. Namun, beliau juga membawa "5 Kabar Baik" yang katanya bisa meredakan ketegangan global. Seperti yang diberitakan oleh TribunNews.
Tapi sebagai Analis Hukum & Geopolitik, saya tidak bisa tenang begitu saja. Di balik senyum dan jabatan tangan para pemimpin dunia di Swiss, ada bom waktu ekonomi yang siap meledak di depan mata kita.
Ini mengingatkan saya pada pola pencitraan pejabat saat bencana, di mana narasi manis seringkali menutupi realita pahit.
1. Perang Dagang: Senjata Pembunuh Massal Baru
SBY menyebut Trump melunak soal Greenland. Tapi ingat, sejarah mencatat Perang Dunia modern tidak selalu dimulai dengan nuklir, tapi dengan PERANG DAGANG (Trade War).
Trump mengancam tarif 10-25% ke Eropa. Jika ini terjadi, efek dominonya akan menghantam negara berkembang. Apa akibatnya? Inflasi Gila-gilaan.
Saat ini saja, rakyat Indonesia sudah terjebak dalam fenomena Daya Beli Tinggi tapi Pendapatan Kecil. Kita dipaksa gaya hidup kota dengan gaji desa. Jika perang dagang meletus, harga barang impor naik, sementara gaji tetap tiarap.
Risiko terbesarnya bakal banyak PHK besar-besaran disetiap industri yang berkaitan dan ketergantungan bahan baku dari luar negeri.
2. Ironi "Board of Peace" & Realita Lapangan
Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace di Swiss, buatan Prisiden AS Donal Trump dimana ini bagus di atas kertas, tapi rapuh dipelaksanaannya. Apakah ini menjamin keadilan?
Atau menjadi pemicu adanya perang ekenomi yang menjadi awal dalam perang senjata.
Perang dunia I dan II awalnya tidak terjadi begitu saja, mereka perang karena ekonomi negaranya sedang dalam masa krisis.
Dan jika itu terjadi, Kita sangat tahu, di dalam sejarah hukum kita, keadilan seringkali hanya milik yang kuat. Seperti analisis saya tentang Kenapa Hukum Selalu Tajam ke Bawah, perjanjian internasional pun seringkali bias kepentingan negara adidaya.
Jika krisis global terjadi, negara akan panik mencari pendapatan. Hati-hati, rakyat kecil yang akan jadi sapi perah lewat pajak dan cukai, persis seperti modus Negara Bandar Racun (Cukai Rokok) yang pernah saya bedah.
3. Perang Teknologi & Data: Front Baru
Selain perang fisik, kita sedang menghadapi perang teknologi. Blok Barat vs Blok Timur bukan lagi soal rudal, tapi soal DATA & AI.
Lihat saja bagaimana Microsoft & Apple kompak "mengharamkan" Chrome. Ini adalah sinyal bahwa perang privasi dan monopoli data sudah dimulai.
Bagaimana dengan kita? Kita tidak mampu buat AI secanggih mereka yang berani menolak seperti China dan Rusia.
Disaat negara besar saling menolak invasi teknologi kenegaranya justru Indonesia menjadi pasar tradisional yang menerima semua teknologi yang ada.
- Dari Amerika boleh
- Dari Eropa Boleh
- Dari China Boleh
- Dari Rusia Juga Boleh
Kita negara konsumtif salah satu yang terbesar didunia, dan jika perang benar-benar terjadi kita bukan kalah dalam hal perang, tapi kelimpungan disaat teknologi membatasi peredarannya di Indonesia seperiti di Iran saat ini.
Jika Indonesia tidak punya kedaulatan digital (ingat kasus Biometrik Komdigi yang rawan bocor?), kita hanya akan jadi penonton yang datanya dicuri di tengah perang raksasa teknologi.
Kesimpulan: Siapkah Kita?
Kita hormati optimisme SBY. Tapi sebagai rakyat, kita wajib skeptis.
Perdamaian dunia tidak bisa dijamin hanya dengan salaman di Swiss. Selama anggaran negara masih bocor (lihat kasus Sekolah Tolak Makan Gratis), ketahanan nasional kita akan rapuh menghadapi badai global.
Seperti kata pepatah lama yang sering saya kutip: "Jangan cuma sibuk ganti Presiden, kalau otak sistemnya tidak diperbaiki, kita akan jalan di tempat."
🛡️ KUNCIPRO RESEARCH INSTITUTE
Menghubungkan Hukum, Birokrasi & Algoritma Digital.
ORCID: 0009-0003-4829-1185
Post a Comment