IMF Pangkas Ekonomi RI Jadi 5%, Pejabat Masih 'Pede' 5,4%: Awas, Selisihnya Dibayar Pakai Pajak Rakyat!
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H. | Founder KunciPro Research Institute
Pagi ini (25/01/2026), sebuah kabar berita yang seharusnya menjadi "alarm bahaya" bagi dompet rakyat Indonesia dirilis oleh Kompas.com. Lembaga donor dunia, bukan donor darah pada umumnya, tapi donor uang.
IMF (Dana Moneter Internasional), memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. IMF memperkirakan RI hanya akan tumbuh 5% di 2025 dan 5,1% di 2026.
Angka ini jauh di bawah target ambisius Pemerintah dalam APBN 2026 yang mematok angka 5,4%. Namun, respon dari Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, justru sangat santai dan penuh percaya diri: "Fundamental kita kuat! Kita pede target tercapai!"
Sebagai seorang Analis Sistem yang terbiasa membedah risiko, saya melihat ada jurang menganga antara "Optimisme Pejabat" dengan "Realita Dompet Rakyat".
Selisih 0,3% - 0,4% antara prediksi IMF dan target Pemerintah bukanlah sekadar angka statistik. Itu adalah bom waktu fiskal yang jika meledak, serpihannya akan melukai daya beli masyarakat.
IMF memperkirakan dengan data dan fakta, bedanya pejabat hanya memperkirakan dengan mimpi dan ambisi. Terjadi dialektika yang sangat kontras.
1. Bahaya "Overconfidence": Ketika Target Meleset, Siapa yang Bayar?
Mari kita bicara logika hukum anggaran (UU APBN). Anggaran negara disusun berdasarkan asumsi makro. Jika pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,4%, maka target penerimaan pajak juga dipatok tinggi menyesuaikan angka tersebut.
Pemerintah akan belanja jor-joran (proyek IKN, Makan Bergizi Gratis, Bansos, Uang Masuk Board of Peace dll) mungkin juga ada belanja pribadi yang melahirkan korupsi, biasanya akan tertangkap KPK di akhir tahun nanti.
Mereka bebas menghabiskan anggaran belanja dengan asumsi:
"Tenang, nanti ada pemasukan pajak dari ekonomi yang tumbuh 5,4%."
Tapi bagaimana jika IMF benar dan Pemerintah salah?
Jika realisasi ekonomi hanya tumbuh 5% (Meleset 0,4%), maka akan terjadi SHORTFALL PAJAK (Penerimaan negara berkurang drastis). Ratusan triliun rupiah yang sudah dianggarkan untuk belanja, tiba-tiba tidak ada uangnya di kas negara.
Ketika penerimaan kurang, Pemerintah punya 3 Opsi Panik:
1. Berutang Lagi: Menambah beban bunga utang yang sudah tembus 1.000 Triliun.
2. Potong Anggaran: Subsidi BBM/Listrik dicabut diam-diam.
3. BURU ZOO (Berburu di Kebun Binatang): Mengejar pajak rakyat kecil dan UMKM secara membabi buta lewat intensifikasi pajak (PPN naik, Cukai naik, biaya admin aneh-aneh).
Jadi, optimisme berlebihan pemerintah ini bukan kabar baik. Ini adalah sinyal bahwa mereka sedang "berjudi" dengan anggaran, dan kitalah yang akan menanggung kerugiannya jika kalah.
Terkesan aneh jika Istana mengatur Pemerintahan hanya berdasarkan mimpi, ini bukan negeri dongeng yang mudah merealisasikan sebuah mimpi besar.
2. Fundamental Kuat atau Fundamental Semu?
Pemerintah selalu berlindung di balik kata sakti: "Fundamental Makro Terjaga". Benar, mungkin nilai tukar Rupiah stabil (padahal menyentuh angka Rp.17.000) dan inflasi terjaga rendah.
Tapi ingat, inflasi rendah saat ini terjadi bukan karena harga murah, melainkan karena Daya Beli Masyarakat yang Anjlok (Deflasi). Orang tidak belanja bukan karena hemat, tapi karena tidak punya uang!
Coba kita bandingkan klaim "Fundamental Kuat" ini dengan berita lain yang juga tayang hari ini:
- Kasus Cukai Rokok (Purbaya vs Sri Mulyani): Menunjukkan ketidaksinkronan kebijakan yang merugikan industri. (Baca: Negara Bandar Racun).
- Sekolah Tolak Makan Bergizi Gratis: Bukti bahwa program andalan pemerintah pun karut-marut di lapangan karena masalah anggaran dan kualitas. (Baca: Analisis Sekolah Tolak MBG).
Ekonomi kita memang tumbuh 5%, tapi kualitas pertumbuhannya patut dipertanyakan. Sektor yang tumbuh adalah sektor padat modal (Nikel, Hilirisasi) yang hanya menguntungkan segelintir elite.
Sementara sektor padat karya (Tekstil, Manufaktur) sedang berdarah-darah melakukan PHK. Inilah yang saya sebut sebagai "Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pemerataan".
3. Menanti "Juru Selamat" dari Timur Tengah & Rusia?
Dalam narasi optimisnya, pemerintah juga menyinggung soal peran strategis Indonesia di global. Berita tentang "Investasi UEA di IKN" dan "Rusia Lirik Sektor Energi RI" sering dijadikan tameng.
Namun, sebagai pengamat hukum perjanjian internasional, saya ingatkan: Tidak Ada Makan Siang Gratis, bahkan MBG pun tidak gratis, ini subsidi silang.
Investasi asing yang masuk seringkali membawa syarat ketat: penggunaan tenaga kerja mereka, impor bahan baku dari mereka, hingga insentif pajak (Tax Holiday) yang membuat negara tidak dapat apa-apa dalam jangka pendek.
Kita harus ingat kasus Freeport bagaimana mereka mengeruk hasil bumi kita bertahun-tahun sedang kita tidak dapat keuntungan sama sekali kecuali hanya sedikit saja.
Jika kita hanya mengandalkan investasi asing untuk mengejar target 5,4%, kita sedang menggadaikan kedaulatan ekonomi jangka panjang demi statistik jangka pendek.
KESIMPULAN: SIAPKAN SABUK PENGAMAN
Pernyataan "Pede" dari pemerintah ini harus kita baca secara terbalik. Semakin pejabat bilang "Aman", biasanya semakin bahaya tingkat ke-Tidak Aman-annya, itu yang saya pelajari selama ini.
Prediksi IMF yang konservatif (5%) adalah tamparan realitas. Seakan mereka berkata "Bangun jangan bermimpi siang bolong". Tahun 2026 bukanlah tahun untuk berfoya-foya atau mengambil kredit konsumtif jangka panjang. Ini adalah tahun "Survival Mode".
Jika target 5,4% meleset (dan kemungkinan besar akan meleset melihat kondisi global yang sedang panas akan perang Greenland), maka bersiaplah menghadapi Gempuran Pajak Jilid II di pertengahan tahun nanti.
Pemerintah tidak akan mau mengakui kegagalan perencanaan, mereka benci disalahkan, kemungkinan akan mencari berita pengalihan, sementara dalam diam mereka memeras "spons" yang sudah kering—yaitu rakyat kelas menengah.
Satu pesan saya untuk pemangku kebijakan: Berhenti membius rakyat dengan angka statistik yang indah di kertas, tapi kosong di brankas.
Post a Comment