Kenapa Ganti Presiden & Sistem Aja Gak Cukup? Ini Masalah "Otak", Bukan Konstitusi!
🎧 Males Baca? Biarkan Asisten Kami yang membacakan:
Oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.
(Founder KunciPro.com | Independent Researcher)
Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa Indonesia ini kayak jalan di tempat? Kita sudah merdeka 80 tahun, ganti presiden berkali-kali, ganti sistem dari parlementer sampai presidensial, tapi ujung-ujungnya penyakitnya sama: KORUPSI dan KEMISKINAN.
Banyak pakar di TV berdebat sampai berbusa soal amandemen UUD, soal sistem Pemilu, atau soal Pilkada Langsung vs Pilkada dipilih DPRD.
Di sisi lain, banyak wilayah-wilayah Indonesia berontak mau merdeka. Ada narasi di Sumatera atau Papua yang merasa "Kalau kami pisah dari Indonesia, pasti kami kaya raya."
Tapi, pernah nggak kita berpikir bahwa masalahnya bukan di kertas konstitusi, bukan di Jakarta, tapi di MANUSIA-nya?
Mungkin kalian berpikir jika Negara ganti sistem pemerintahan atau wilayah kalian merdeka dapat mensejahterakan seluruh rakyat?
BULSHIT BESAR!
Jika manusianya masih sama, masih menganut paham KKN, maka tidak ada bedanya. Bukti konkret: lihat tetangga kita Timor Leste yang merdeka. Apakah setelah pisah bendera mereka otomatis sejahtera dan tidak bergantung lagi? Realitasnya tidak semudah itu.
Dalam riset terbaru saya yang berjudul "Kebangkrutan Peradaban", saya melakukan otopsi kritis terhadap sejarah bangsa ini. Kesimpulannya pahit: Indonesia sedang mengalami Kelelahan Institusional. Kita adalah laboratorium eksperimen sistem pemerintahan yang selalu gagal.
Kenapa? Mari kita bedah satu per satu.
1. Sejarah Kita Adalah Sejarah "Gagal Move On"
Coba kita lihat ke belakang. Kita ini bangsa yang hobi gonta-ganti sistem. Kenapa? Karena kita sebenarnya belum siap merdeka secara mental, dan akhirnya kita mengira sistem baru bakal bawa hoki. Padahal zonk.
- Zaman RIS (Republik Indonesia Serikat): Gagal. Kenapa? Karena elit daerahnya egois (Ego Sektoral). Gak mau bersatu, maunya jadi raja kecil di negara bagian masing-masing.
- Zaman Orde Lama (Soekarno): Gagal. Kenapa? Karena terjebak kultus individu. Pemimpin dianggap setengah dewa, rakyat dikasih makan pidato revolusi sementara perut lapar.
- Zaman Orde Baru (Soeharto): Gagal. Kenapa? Pembangunan fisik ada, tapi mentalnya bobrok. Budaya ABS (Asal Bapak Senang) dan korupsi terstruktur lahir di sini.
- Zaman Reformasi (Sekarang): Gagal juga. Kita bebas memilih, tapi suara kita jadi komoditas dagang.
Benang merahnya apa? Sistemnya beda, kelakuan manusianya SAMA.
2. Mitos Perdebatan Pilkada: Grosir vs Eceran
Belakangan ini ribut soal wacana Pilkada dipilih DPRD lagi. Katanya biar hemat biaya. Sementara pendukung demokrasi teriak harus Pilkada Langsung.
Jujur saja, ini perdebatan semu (pseudo-debate). Dalam riset saya, saya menemukan bahwa kedua sistem ini sama-sama busuk jika manusianya tidak berintegritas.
- Pilkada Langsung = Korupsi Eceran (Retail Corruption). Calon pemimpin harus nyogok jutaan rakyat lewat "Serangan Fajar". Rakyat mendadak jadi pelacur politik musiman. "Ada uang, ada suara."
- Pilkada DPRD = Korupsi Grosir (Wholesale Corruption). Calon pemimpin gak perlu nyogok rakyat, cukup nyogok segelintir anggota Dewan. Lebih praktis, tapi tetap saja korupsi.
Jadi, mau dipilih rakyat atau dipilih DPRD, hasilnya sama: Pemimpin Transaksional. Bedanya cuma di loket pembayarannya doang.
3. Mitos "Merdeka Dari Indonesia Bakal Sukses"
Banyak masyarakat frustasi dengan kelakuan para elit negeri dan muncul ide radikal untuk memerdekakan wilayahnya. Mereka pikir mengurus Negara semudah mengurus rumah tangga.
Kita ini seperti kawanan domba yang berkumpul untuk menghindari predator. Jika saling berpisah, apakah sanggup kalian melawan arus globalisasi dan geopolitik sendirian?
Sejarah negeri ini terjajah ratusan tahun bukan karena kita lemah fisiknya, tapi karena kita TERPECAH BELAH.
Sudahi ide radikal itu. Berpisah bukan suatu jawaban komprehensif. Jika orang-orang yang memimpin negara baru itu orangnya "ya itu-itu aja" (yang mentalnya korup), maka kemerdekaan itu hanya memindahkan kursi tahta saja, bukan memindahkan nasib rakyat.
4. "The Man Behind The Gun": Senjatanya Canggih, Orangnya Sakit Jiwa
Masalah utama bangsa ini adalah Defisit Integritas Manusia (Human Capital Deficit).
Kita kenal tesis klasik The Man Behind The Gun. Senjata (Sistem Negara) secanggih apa pun, kalau dipegang sama orang yang mentalnya sakit (koruptif/feodal), senjata itu malah jadi alat pembunuh, bukan pelindung.
Kita punya Mentalitas Menerabas (istilah Koentjaraningrat):
- Pejabat ingin kaya instan 👉 Korupsi.
- Rakyat ingin uang instan 👉 Jual Suara.
- Aparat ingin pangkat instan 👉 Menjilat.
Mau dikasih sistem Demokrasi Liberal ala Amerika, Khilafah ala Timur Tengah, atau Sosialis ala Skandinavia, kalau dipasang di Indonesia dengan mentalitas manusianya yang sekarang, buahnya tetap sama: KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
5. Solusi Radikal: Jangan Percaya Manusia!
Kalau manusianya sudah rusak (moral hazard), maka solusinya bukan himbauan moral atau revolusi akhlak yang cuma slogan. Solusinya harus radikal.
Saya merekomendasikan Teknokrasi Penegakan Hukum Otomatis.
Kita harus membangun sistem yang "Anti-Manusia".
- Gunakan AI (Artificial Intelligence) untuk audit kekayaan pejabat secara real-time.
- Gunakan Blockchain untuk APBD biar gak bisa ditilep.
- Potong hak diskresi (kebijakan) pejabat.
- Serahkan pengawasan pada algoritma yang tidak punya nafsu duniawi, tidak punya anak-istri yang minta tas branded, dan tidak butuh balik modal biaya kampanye.
TAPI INGAT!
Algoritma ini harus dikontrol ketat agar adil. Kita butuh AI yang menjadi Wasit, bukan AI yang cacat logika seperti raksasa teknologi yang pernah saya audit:
- Jangan seperti LinkedIn yang "Mabuk" (algoritma targeting iklan ngaco dan tidak nyambung).
- Jangan seperti Meta yang "Mata Duitan" (membiarkan iklan judi online demi profit/ profitable negligence).
- Jangan seperti YouTube yang "Sumbu Pendek" (main banned massal secara asal tanpa investigasi mendalam).
Sistem teknokrasi kita harus bersih dari bias-bias tersebut agar tidak menjadi tirani digital baru.
Kesimpulan: Menuju Negara Gagal?
Indonesia bukan sedang menuju "Indonesia Emas 2045", tapi kita sedang berjalan di tepi jurang "Negara Gagal" (Failed State). Hukum sudah jadi barang dagangan, dan kedaulatan cuma jadi bahan jualan isu.
Artikel ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi tamparan keras buat kita semua. Berhenti menyalahkan sistem, berhenti ribut soal Pilkada Langsung atau Tidak, berhenti bermimpi soal separatisme. Mulailah sadar bahwa bangsa ini bangkrut karena moral kita sendiri yang sudah tergadaikan.
📥 INGIN MEMBACA ANALISIS LENGKAP & DATA HISTORISNYA?
Riset lengkap ini membahas detail sejarah kegagalan sistem pemerintahan Indonesia dan solusi teknokrasinya. Tersedia eksklusif di Repositori Riset KunciPro (Zenodo/CERN).
Bagian dari Gerakan Opini Kritis KunciPro Research Institute.
🛡️ KUNCIPRO KREDIBILITAS & OTORITAS
Portal Verifikasi Tri Lukman Hakim, S.H. | Pakar Hukum & Analisis Sistem.
TRI LUKMAN HAKIM, S.H.
Auditor Sistem & Praktisi HukumSeorang praktisi hukum yang fokus pada Audit Sistem Digital. Menggunakan logika hukum Islam (KHI) dan Cyber Law untuk membongkar "Akrobat Hukum" serta kegagalan sistem yang merugikan publik.
OTORITAS ILMIAH
Gelar & Penulis Jurnal Resmi
ORCID: 0009-0003-4829-1185
🏛️ RAMA Dikti (Validasi SH)
"Analisis Kritis terhadap Praktik Akrobat Hukum & Wasiat Wajibah" - Publikasi Terindeks 2025.
Post a Comment